Berita Utama

IMG_20260430_170446_627

Ditunjuk sebagai Tuan Rumah Hari Lansia Nasional 2026, Pemprov NTT Siap Sukseskan.

Hiro Lukas April 30, 2026
IMG-20260429-WA0081

Dugaan Mafia BBM di NTT Kembali Meledak: Nama Oknum Polisi Disebut, Aktivis Ultimatum Kapolda!

Andry Bria April 29, 2026
file_00000000e7ec71f58383cd84c3369bc8

“Heboh di Malaka! Dugaan Pastor Digerebek Warga, Publik Desak Transparansi;

Andry Bria April 29, 2026
file_00000000ac587208ae0cebf620516365

PTSL MANDek, WARGA GERAM! PEMDES MAKTIHAN DINILAI TAK SERIUS — JANJI SERTIFIKAT 2025 TERBUKTI KOSONG

Andry Bria April 29, 2026
IMG_20260429_091244_599

*Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT* Kupang, 28 April 2026 *Pemprov NTT Bentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 orang ASN lintas perangkat daerah. Tim ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam jumpa pers bersama para awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026) siang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta jajaran terkait lainnya. Tim akselerasi ini terdiri dari beberapa kelompok kerja, yaitu Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah. Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian penting dari strategi percepatan pembangunan daerah periode 2025–2030 yang berorientasi pada program-program berdampak nyata. “Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali program, tetapi juga melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan. Tim akselerasi bekerja melalui lima kelompok lintas sektor. Kelompok pertama menangani sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelompok kedua berfokus pada pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur, listrik, dan energi baru terbarukan. Kelompok keempat berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara kelompok kelima menangani transformasi digital, integrasi program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Khusus sektor penguatan ekonomi kerakyatan, tim yang ini menitikberatkan pada penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal. “Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi kita harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry. Ia menambahkan bahwa persoalan ekonomi daerah selama ini tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan akses pasar, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim akselerasi juga memiliki mandat khusus untuk mendorong peningkatan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Menurutnya, PAD bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. “Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kita akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi daerah melalui peningkatan layanan serta identifikasi potensi baru. Aset daerah yang belum produktif juga menjadi fokus untuk didorong agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. “Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan kita dorong agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya. Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim akselerasi menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Salah satu anggota tim, Yosep, menyampaikan bahwa selama ini penanganan kemiskinan seringkali kurang optimal akibat ketidaksinkronan data antar sektor. “Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, termasuk dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan komunitas. Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim akselerasi juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan informasi program tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan. Tim komunikasi ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital. “Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, penguatan komunikasi publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan melakukan penelaahan terhadap program-program yang berjalan, mengevaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tim juga telah merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan serta usulan program baru agar pelaksanaan pembangunan semakin berdampak. “Fokus kami tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap program benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry. Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong kerja terintegrasi lintas sektor, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT Penulis: Baldus Sae Foto: Dio Ceunfin Video: Riky Nengga

Hiro Lukas April 29, 2026

Hukum

IMG-20260429-WA0081

Dugaan Mafia BBM di NTT Kembali Meledak: Nama Oknum Polisi Disebut, Aktivis Ultimatum Kapolda!

Andry Bria April 29, 2026
file_00000000e7ec71f58383cd84c3369bc8

“Heboh di Malaka! Dugaan Pastor Digerebek Warga, Publik Desak Transparansi;

Andry Bria April 29, 2026

Politik

IMG_20260429_091244_599

*Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT* Kupang, 28 April 2026 *Pemprov NTT Bentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 orang ASN lintas perangkat daerah. Tim ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam jumpa pers bersama para awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026) siang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta jajaran terkait lainnya. Tim akselerasi ini terdiri dari beberapa kelompok kerja, yaitu Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah. Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian penting dari strategi percepatan pembangunan daerah periode 2025–2030 yang berorientasi pada program-program berdampak nyata. “Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali program, tetapi juga melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan. Tim akselerasi bekerja melalui lima kelompok lintas sektor. Kelompok pertama menangani sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelompok kedua berfokus pada pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur, listrik, dan energi baru terbarukan. Kelompok keempat berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara kelompok kelima menangani transformasi digital, integrasi program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Khusus sektor penguatan ekonomi kerakyatan, tim yang ini menitikberatkan pada penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal. “Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi kita harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry. Ia menambahkan bahwa persoalan ekonomi daerah selama ini tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan akses pasar, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim akselerasi juga memiliki mandat khusus untuk mendorong peningkatan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Menurutnya, PAD bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. “Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kita akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi daerah melalui peningkatan layanan serta identifikasi potensi baru. Aset daerah yang belum produktif juga menjadi fokus untuk didorong agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. “Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan kita dorong agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya. Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim akselerasi menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Salah satu anggota tim, Yosep, menyampaikan bahwa selama ini penanganan kemiskinan seringkali kurang optimal akibat ketidaksinkronan data antar sektor. “Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, termasuk dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan komunitas. Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim akselerasi juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan informasi program tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan. Tim komunikasi ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital. “Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, penguatan komunikasi publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan melakukan penelaahan terhadap program-program yang berjalan, mengevaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tim juga telah merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan serta usulan program baru agar pelaksanaan pembangunan semakin berdampak. “Fokus kami tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap program benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry. Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong kerja terintegrasi lintas sektor, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT Penulis: Baldus Sae Foto: Dio Ceunfin Video: Riky Nengga

Hiro Lukas April 29, 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 orang ASN lintas...

Read MoreRead more about *Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT* Kupang, 28 April 2026 *Pemprov NTT Bentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 orang ASN lintas perangkat daerah. Tim ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam jumpa pers bersama para awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026) siang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta jajaran terkait lainnya. Tim akselerasi ini terdiri dari beberapa kelompok kerja, yaitu Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah. Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan bagian penting dari strategi percepatan pembangunan daerah periode 2025–2030 yang berorientasi pada program-program berdampak nyata. “Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, tim ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendali program, tetapi juga melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis agar pelaksanaan program lebih efektif di lapangan. Tim akselerasi bekerja melalui lima kelompok lintas sektor. Kelompok pertama menangani sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kelompok kedua berfokus pada pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur, listrik, dan energi baru terbarukan. Kelompok keempat berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara kelompok kelima menangani transformasi digital, integrasi program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Khusus sektor penguatan ekonomi kerakyatan, tim yang ini menitikberatkan pada penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal. “Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi kita harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry. Ia menambahkan bahwa persoalan ekonomi daerah selama ini tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga pada distribusi dan akses pasar, sehingga perlu penanganan secara menyeluruh dan terintegrasi. Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim akselerasi juga memiliki mandat khusus untuk mendorong peningkatan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Menurutnya, PAD bersumber dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. “Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kita akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi daerah melalui peningkatan layanan serta identifikasi potensi baru. Aset daerah yang belum produktif juga menjadi fokus untuk didorong agar memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. “Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan kita dorong agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya. Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim akselerasi menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perumusan kebijakan. Salah satu anggota tim, Yosep, menyampaikan bahwa selama ini penanganan kemiskinan seringkali kurang optimal akibat ketidaksinkronan data antar sektor. “Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, termasuk dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan komunitas. Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim akselerasi juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan informasi program tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan. Tim komunikasi ini dibagi dalam tiga bidang, yaitu pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital. “Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, penguatan komunikasi publik sangat penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan melakukan penelaahan terhadap program-program yang berjalan, mengevaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tim juga telah merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan serta usulan program baru agar pelaksanaan pembangunan semakin berdampak. “Fokus kami tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap program benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry. Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong kerja terintegrasi lintas sektor, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, serta penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan #AyoBangunNTT Penulis: Baldus Sae Foto: Dio Ceunfin Video: Riky Nengga
file_00000000a3c471fabea8e16716c85b5e

“JABATAN JADI TAMENG? RAKYAT JADI KORBAN! Diduga Aksi Kekerasan Oknum Kepala Desa di Malaka, Warga Jadi Korban — Desakan Proses Hukum Menguat;

Andry Bria April 28, 2026

"JABATAN JADI TAMENG? RAKYAT JADI KORBAN! Diduga Aksi Kekerasan Oknum Kepala Desa di Malaka, Warga Jadi Korban — Desakan Proses...

Read MoreRead more about “JABATAN JADI TAMENG? RAKYAT JADI KORBAN! Diduga Aksi Kekerasan Oknum Kepala Desa di Malaka, Warga Jadi Korban — Desakan Proses Hukum Menguat;