DANA DESA MAKTihan DISOROT! DENI KLAU DESAK PJ ROBERTUS BELLARMINUS KLAU PRIORITASKAN PETANI, PEKEBUN DAN PETERNAK

KLIK-INFOPOL.COM | MALAKA BARAT, MALAKA

MAKTIHAN — Pengelolaan Dana Desa Maktihan, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, kembali menjadi sorotan. Pemuda Desa Maktihan, Deni Klau, mendesak Penjabat (PJ) Desa Maktihan Robertus Bellarminus Klau agar lebih serius mengarahkan kebijakan dan program desa pada sektor yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat, yakni pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Deni menilai, Desa Maktihan merupakan wilayah yang kehidupan ekonominya sangat bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Karena itu, menurut dia, kebijakan pembangunan desa seharusnya tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.

“Desa Maktihan ini desa pertanian. Sekitar 90 persen warga hidup dari sawah, kebun dan ternak. Karena itu program Dana Desa harus benar-benar menyentuh kebutuhan petani, pekebun dan peternak,” tegas Deni Klau, Jumat (18/9/2026).

DANA DESA JANGAN HABIS UNTUK FISIK, PETANI JANGAN TERUS MENJADI PENONTON

Deni mempertanyakan sejauh mana kebijakan Dana Desa Maktihan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur memang penting. Namun, jika pembangunan fisik tidak berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka manfaat pembangunan desa dinilai belum sepenuhnya dirasakan warga.

Ia meminta Pemerintah Desa Maktihan membuka secara transparan program, kegiatan, anggaran, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai petani hanya menjadi penonton ketika Dana Desa dikucurkan setiap tahun. Kalau masyarakat mayoritas hidup dari sawah, kebun dan ternak, maka program desa harus menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya.

SEKTOR PADI SAWAH PERLU PERHATIAN SERIUS

Deni juga menyinggung hasil penelitian Universitas Timor (Unimor) yang dilakukan di Desa Maktihan pada Juli 2022 mengenai pendapatan petani padi sawah.

Menurut Deni, penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain modal, bibit, pupuk dan pestisida.

Kondisi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi bahan evaluasi Pemerintah Desa dalam menyusun program ketahanan pangan.

Ia menyebut petani masih menghadapi berbagai kendala, termasuk keterbatasan modal dan kebutuhan sarana produksi pertanian.

Karena itu, Deni mendorong pemerintah desa mengkaji program yang dapat membantu petani, seperti pengadaan sarana produksi, dukungan alat pertanian, pompa air, penguatan kelompok tani, pengembangan pupuk organik serta perbaikan jaringan irigasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau pemerintah desa serius bicara ketahanan pangan, maka persoalan petani harus menjadi prioritas. Bibit, pupuk, alat pertanian, air dan penguatan kelompok tani harus dibahas secara terbuka melalui Musdes dan disesuaikan dengan aturan,” katanya.

PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN JANGAN DIANAKTIRIKAN

Selain sawah, Deni meminta sektor perkebunan dan peternakan juga mendapatkan perhatian.

Menurutnya, kondisi Desa Maktihan memiliki potensi untuk mengembangkan komoditas perkebunan maupun peternakan yang dapat menjadi sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat.

Ia menyebut beberapa potensi yang dapat dikembangkan melalui kajian dan perencanaan desa, antara lain kemiri, kelor, sapi, kambing dan babi.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap program harus terlebih dahulu melalui proses perencanaan desa dan memiliki dasar hukum serta mekanisme penganggaran yang jelas.

“Kita punya potensi. Tetapi potensi tidak akan menjadi pendapatan kalau tidak ada perencanaan, pendampingan dan penguatan modal usaha. BUMDes dan kelompok masyarakat harus dihidupkan, bukan hanya ada namanya,” tegas Deni.

PJ DESA DIMINTA JANGAN SALAH ARAH DALAM MENGGUNAKAN DANA DESA

Deni juga meminta PJ Desa Maktihan berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa 2026.

Ia menekankan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fokus penggunaan Dana Desa yang berlaku.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana arah anggaran desa, berapa nilainya, siapa penerima manfaatnya, serta apa target yang ingin dicapai.

“Kalau ada anggaran untuk ketahanan pangan, masyarakat harus tahu berapa nilainya, kegiatannya apa, siapa pengelolanya dan apa hasilnya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu setelah uang habis,” ujar Deni.

Ia juga meminta pemerintah desa tidak membuat kegiatan yang tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan prioritas masyarakat maupun ketentuan penggunaan Dana Desa.

“Lebih baik anggaran diarahkan pada program yang benar-benar memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, sepanjang memang diperbolehkan oleh aturan. Misalnya penguatan kelompok tani, sarana produksi, pakan ternak atau fasilitas pendukung pertanian. Semuanya harus melalui perencanaan dan mekanisme yang benar,” katanya.

EMPAT DESAKAN UNTUK PEMERINTAH DESA MAKTIHAN

Untuk memastikan kebijakan ketahanan pangan tidak sekadar menjadi slogan, Deni Klau menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Desa Maktihan.

Pertama, meminta pemerintah desa menggelar Musyawarah Desa (Musdes) khusus untuk membahas ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua, meminta pemerintah desa memastikan alokasi dan penggunaan anggaran ketahanan pangan sesuai persentase serta ketentuan yang ditetapkan pemerintah, termasuk untuk kebutuhan lumbung pangan, pertanian, peternakan dan kegiatan produktif lainnya yang memenuhi syarat.

Ketiga, meminta kelompok tani dan BUMDes Maktihan diaktifkan serta diperkuat, sehingga tidak hanya tercatat secara administratif tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Keempat, meminta pemerintah desa membuka informasi anggaran secara transparan, termasuk RAB kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan melalui papan informasi desa maupun media informasi resmi lainnya.

JANGAN SAMPAI DANA DESA BESAR, TAPI PETANI TETAP MISKIN

Deni menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah desa bukan hanya berapa banyak proyek fisik yang dibangun, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap PJ Desa Maktihan Robertus Bellarminus Klau tidak melihat kritik masyarakat sebagai serangan pribadi, tetapi sebagai masukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa.

“Kalau pertanian maju, perkebunan berkembang dan peternakan kuat, maka ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan pembangunan desa. Jangan sampai Dana Desa terus ada, tetapi petani tetap kesulitan dan kemiskinan tidak berkurang,” pungkas Deni.

Deni juga meminta Pemerintah Kabupaten Malaka melalui dinas teknis terkait ikut melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program pemberdayaan ekonomi di desa, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

PJ DESA MAKTIHAN DIMINTA BUKA RUANG KLARIFIKASI

Hingga berita ini diturunkan, PJ Desa Maktihan Robertus Bellarminus Klau belum memberikan tanggapan terkait sejumlah aspirasi dan desakan yang disampaikan Deni Klau.

KLIK-INFOPOL.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Maktihan maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai program, anggaran, serta kebijakan Dana Desa Maktihan, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.

Masyarakat menunggu bukan sekadar janji, tetapi transparansi, program yang jelas dan hasil yang benar-benar dirasakan petani.

——————

KLIK-INFOPOL.COM — Tajam, Faktual, Terpercaya. Suara Rakyat, Fakta & Integritas.