KOMISI V DPR RI TINJAU JALAN LINGKAR UTARA FLORES: KUNCI KONEKTIVITAS DAN KEMAJUAN EKONOMI NTT.
Manggarai Barat, 22 Juli 2026 – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menyambut hangat kedatangan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Rabu siang. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras bersama Wakil Ketua Roberth Rouw serta 12 anggota ini fokus meninjau langsung progres Proyek Strategis Nasional Jalan Lingkar Utara Flores.
Turut mendampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi beserta jajaran pemerintah daerah dan mitra kerja terkait.
Jalan Lingkar Utara Flores menjadi urat nadi baru yang menghubungkan Reo hingga Labuan Bajo lewat jalur Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi. Infrastruktur ini bukan sekadar jalan penghubung, melainkan penunjang utama Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, serta menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah, Terminal Waeklambu, dan Pelabuhan Reo agar arus wisatawan, barang, dan perekonomian bergerak lebih cepat dan lancar.
Sejak 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani ruas sepanjang 78,55 km dengan nilai investasi sekitar Rp165,43 miliar. Secara keseluruhan total jalur mencapai 141,291 km, namun baru 53,875 km yang sudah beraspal sempurna. Masih tersisa 87,416 km yang memerlukan penanganan hingga tuntas dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp1.079,45 miliar.
Kepala BPJN NTT Janto menjelaskan penuntasan akan dilakukan berjangka waktu: 10 km pada 2027, 26,75 km (2028), 23,9 km (2029), 18 km (2030), hingga sisa 8,77 km tuntas pada 2031. Pembangunan ini juga mencakup sejumlah jembatan vital agar konektivitas berjalan maksimal tanpa hambatan.
Wakil Gubernur Johni Asadoma menyambut baik perhatian DPR RI. “Kehadiran Komisi V adalah bukti nyata komitmen pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di NTT. Kami berharap proyek ini tuntas tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan seluruh masyarakat Flores,” ujarnya.
Menurut Ketua Tim Andi Iwan Darmawan Aras, kendala utama yang harus segera diselesaikan adalah ketersediaan lahan. “Pemerintah daerah harus menjamin lahan bersih dan bebas sengketa. Jika ini terpenuhi, anggaran yang sudah disiapkan bisa langsung digunakan untuk pembangunan tanpa hambatan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi, Pemkab Manggarai Barat, dan Komisi V DPR RI sepakat bersinergi mengatasi segala kendala, agar Jalan Lingkar Utara Flores benar-benar menjadi penggerak pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur.
Usai peninjauan, rombongan melanjutkan pertemuan koordinasi di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Penulis: Agustin Luju
Foto/Video: Riky Nengga
Editor: Hiro Lukas
