Jalur Tidak Resmi Bahayakan Ratusan PMI NTT – Komisi IX DPR RI Hadir Cari Solusi Nyata.
KUPANG, klikinfopol.com. 24 September 2026 – Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma memimpin pertemuan strategis bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan jajaran di Ruang Rapat Gubernur, Kamis (24/9). Fokusnya satu: menyelamatkan, melindungi, dan memulangkan pekerja migran asal NTT yang bermasalah, sekaligus menutup jalur keberangkatan tidak resmi yang selama ini meresahkan banyak keluarga.
Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida mengungkapkan fakta yang memprihatinkan: sekitar 90 persen pekerja asal NTT menuju Malaysia tanpa prosedur resmi. Pola ini sudah berlangsung sejak tahun 1930-an, diwariskan secara turun-temurun, didorong keterbatasan lapangan kerja, tekanan ekonomi, hingga perubahan iklim yang mempengaruhi pertanian.
Dalam tiga tahun terakhir, 911 PMI terkendala telah dipulangkan – karena sakit, persoalan hukum, hingga pemulangan jenazah. Wilayah terbanyak: Flores Timur, Malaka, TTS, Ende, Lembata, Sikka, Belu, hingga Sumba.
“Khawatir, 90 persen jenazah yang pulang meninggal bukan di fasilitas kesehatan. Penyakit berat seperti gagal ginjal berkaitan erat dengan pola kerja berat, kurang minum air, dan gaya hidup tidak sehat di sana,” ungkap Suratmi.
Penanganan tidak mudah. Perekrutan ilegal sering melibatkan kerabat dekat, sehingga warga enggan melapor atau menarik laporan demi kesepakatan keluarga. Pintu keluar NTT yang tersebar di banyak pelabuhan dan bandara juga menyulitkan pengawasan. Sepanjang 2026, Polda NTT berhasil menggagalkan 2 upaya pemberangkatan ilegal (20 calon PMI, termasuk anak-anak dan wanita), serta menangkap 2 tersangka perekrut. Namun kendala tetap besar.
Wagub Johni menegaskan:
“Masalah ini harus ditangani dari hulu ke hilir, dari edukasi di desa, pengawasan keberangkatan, perlindungan selama bekerja, hingga pemulangan dan pendampingan saat pulang. Tidak bisa sendirian, butuh sinergi pusat dan daerah.”
Kepala Kanwil Imigrasi NTT Adithia Perdana menyampaikan kebijakan yang meringankan beban warga:
“Paspor untuk PMI yang berangkat secara resmi untuk pertama kali – TIDAK DIKENAKAN BIAYA. Rp0. Negara hadir untuk melindungi sejak awal. Jangan takut urus dokumen resmi, jangan tergiur jalur cepat yang berisiko.”
Direktur BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan strategi baru: membekali pelajar SMA dan mahasiswa sebelum mereka memutuskan merantau. Saat ini tercatat 7.367 tenaga kerja di NTT telah terlindungi. Keunggulannya:
– Manfaat jaminan naik 20% tanpa naikkan iuran
– Pemulangan jenazah diurus penuh
– Beasiswa 2 anak peserta yang meninggal — hingga S1, total Rp174 juta
– Dukungan modal UMKM bagi keluarga yang ditinggalkan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan kunjungannya bukan sekadar seremonial:
“Kami datang memetakan akar masalahnya. Di mana titik rawan perekrutannya? Mengapa jalur tidak resmi tetap dipakai? Solusinya harus menyentuh desa, keluarga, anak-anak muda. Perlindungan harus menyeluruh, bukan hanya saat berangkat, tapi selama bekerja, saat sakit, dan saat pulang.”
Wagub Johni menutup pertemuan dengan harapan yang mengikat semua pihak:
“Tanggung jawab kita sama: memastikan setiap orang yang bekerja, di dalam maupun luar negeri, pulang dengan selamat, haknya terjaga, keluarganya sejahtera. Bekerja di luar negeri boleh, tapi harus aman, sah, dan dilindungi.”
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Penulis: Agustin Luju
Foto: Alex Raditia
Editor: Hiro Lukas
