Polemik Hak Waris Saham PT Rembaka Produsen La Tulipe Bergulir ke Pengadilan, Prabowo Handojo Gugat Direksi dan Pihak Terkait

Screenshot_20261117-140605

SIDOARJO – Perselisihan mengenai hak kepemilikan saham dan kedudukan dalam struktur kepengurusan perusahaan keluarga PT Rembaka, perusahaan yang dikenal sebagai produsen kosmetik merek La Tulipe, kini memasuki ranah hukum. Prabowo Handojo, yang mengaku sebagai anak kandung satu-satunya dari almarhum Prof. Indro Handojo, salah satu pendiri sekaligus pemilik saham mayoritas PT Rembaka, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
Gugatan perdata dengan Nomor Perkara 202/Pdt.G/2026/PN SDA tersebut berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya hak-hak Prabowo sebagai ahli waris atas saham yang menjadi bagian dari harta bersama peninggalan almarhum ayahnya,” Selasa (17/11/2026).

“Melalui kuasa hukumnya, KRA Dwi Indrotito Cahyono, S.H., M.M., bersama tim Kantor Hukum Yustitia Indonesia (KHYI) Malang, Prabowo mengajukan gugatan pada 18 Mei 2026. Gugatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perubahan kepemilikan saham, anggaran dasar, serta struktur kepengurusan PT Rembaka.
Dalam uraian gugatan, disebutkan bahwa PT Rembaka didirikan pada era 1980-an oleh dua keluarga dengan komposisi kepemilikan saham yang pada awalnya masing-masing sebesar 50 persen.

Persoalan mulai mencuat setelah Prof. Indro Handojo meninggal dunia pada 4 Januari 2011. Pasca meninggalnya almarhum, telah dibuat akta notaril mengenai pembagian harta bersama dan hak waris di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., di Sidoarjo.

Dalam akta tersebut, Prabowo Handojo disebut memperoleh bagian sebesar seperempat dari harta bersama melalui pembagian dengan ibunya, Wiwiek Hidajati, yang juga memiliki keterkaitan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Menurut pihak penggugat, pembagian hak waris tersebut semestinya menjadi dasar pengakuan dan pelibatan Prabowo dalam berbagai keputusan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan saham peninggalan almarhum ayahnya.

Namun, Prabowo mendalilkan bahwa sejak 2011 hingga 2026 telah terjadi sejumlah perubahan anggaran dasar, komposisi kepemilikan saham, serta susunan kepengurusan perusahaan tanpa melibatkan dirinya.

Bahkan, dalam materi gugatan disebutkan terdapat sekitar 10 kali perubahan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipersoalkan keabsahannya oleh penggugat.

Prabowo menilai dirinya seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan karena telah memiliki dasar hak waris y dituangkan dalam akta notaril. Terlebih, menurut penggugat, akta pembagian harta bersama tersebut diketahui oleh pihak manajemen perusahaan dan dibuat oleh notaris yang juga menangani sejumlah perubahan anggaran dasar PT Rembaka.

Dalam keterangannya, kuasa hukum penggugat, Dwi Indrotito Cahyono, menjelaskan bahwa gugatan tersebut diajukan setelah berbagai upaya komunikasi dan penyelesaian secara persuasif tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana diharapkan.

Menurutnya, Prabowo selama ini tidak pernah dilibatkan dalam RUPS, baik ketika perusahaan mengalami keuntungan maupun ketika mengambil keputusan strategis lainnya.

Padahal, kata kuasa hukum, kliennya merupakan anak kandung satu-satunya dari salah satu pendiri perusahaan dan memiliki dasar hak waris atas saham peninggalan ayahnya.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai pembagian saham, melainkan menyangkut pengakuan terhadap kedudukan hukum ahli waris dalam sebuah perseroan.

Pihak penggugat mengungkapkan telah melayangkan somasi sebanyak beberapa kali kepada pihak-pihak terkait.
Namun, karena tidak memperoleh tanggapan yang dinilai memberikan penyelesaian, akhirnya ditempuh jalur gugatan perdata melalui PN Sidoarjo.
Melalui gugatan tersebut, Prabowo meminta majelis hakim menyatakan dirinya memiliki hak atas saham yang berasal dari harta bersama peninggalan almarhum Prof. Indro Handojo.

Selain hak kepemilikan saham, penggugat juga memperjuangkan pengakuan kedudukannya dalam struktur kepengurusan PT Rembaka, baik sebagai bagian dari jajaran direksi maupun komisaris sesuai mekanisme dan ketentuan hukum perseroan.
Penggugat turut meminta agar dilaksanakan RUPS Luar Biasa paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tidak hanya itu, pihak penggugat juga meminta agar perubahan anggaran dasar PT Rembaka sejak 2011 hingga 2026 yang dipersoalkan dalam perkara tersebut dinyatakan batal demi hukum apabila terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Permintaan lainnya adalah keterbukaan dokumen perusahaan, meliputi akta pendirian, seluruh perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham, laporan keuangan, laporan perpajakan, hingga notulen RUPS sejak 2011 sampai saat ini.

Dokumen-dokumen tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara jelas perjalanan kepemilikan saham dan perubahan struktur perseroan setelah meninggalnya salah satu pendiri perusahaan.
Dalam perkara ini, gugatan juga melibatkan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan kepemilikan saham dan perubahan struktur perusahaan.

“Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn., turut ditempatkan sebagai pihak dalam perkara karena sebelumnya disebut membuat akta pembagian harta bersama sekaligus menangani sejumlah akta perubahan anggaran dasar PT Rembaka pada periode 2011–2026.
Menurut dalil penggugat, notaris tersebut semestinya mengetahui adanya akta pembagian harta bersama yang telah dibuat sebelumnya dan menjadi salah satu dasar klaim hak waris Prabowo.

Selain PT Rembaka dan notaris, perkara tersebut juga melibatkan sejumlah pihak dari jajaran direksi, pemegang saham, serta instansi terkait. Di antaranya pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan para pendiri perusahaan.
Seluruh keterlibatan pihak-pihak tersebut masih menjadi bagian dari materi gugatan yang harus diperiksa dan dinilai berdasarkan fakta serta alat bukti di persidangan.

Kuasa hukum penggugat juga menyampaikan bahwa dalam tahapan mediasi, pihak Prabowo disebut selalu hadir untuk mengikuti proses penyelesaian perkara secara damai.

Namun, menurut keterangan kuasa hukum, sejumlah pihak tergugat maupun turut tergugat yang disebutkan dalam keterangannya tidak pernah hadir secara langsung dalam proses mediasi tersebut.
Pihak penggugat menilai ketidakhadiran itu menjadi salah satu kendala dalam upaya penyelesaian sengketa di luar pemeriksaan pokok perkara.

Meski demikian, penggugat menyatakan tetap berupaya menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian atas hak-hak yang selama ini diperjuangkan.
Dalam perkembangan persidangan, pihak penggugat juga menyinggung persoalan ketenagakerjaan di lingkungan PT Rembaka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak penggugat, terdapat sejumlah pegawai yang telah bekerja dalam waktu lama, tetapi kemudian dikeluarkan dari perusahaan dan diduga belum menerima pembayaran pesangon sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Persoalan tersebut turut menjadi perhatian pihak penggugat, meskipun substansi utama perkara yang sedang diperiksa tetap berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam persoalan hak waris saham dan tata kelola perusahaan.
Dugaan mengenai hak-hak pekerja tersebut juga perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sesuai.

Bagi Prabowo Handojo, gugatan ini bukan sekadar persoalan pembagian kepemilikan saham.
Lebih dari itu, perkara tersebut menyangkut pengakuan terhadap hak ahli waris, transparansi pengelolaan perusahaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan sebuah perseroan.

Pihak penggugat berharap majelis hakim PN Sidoarjo dapat memeriksa seluruh dokumen, akta notaril, riwayat kepemilikan saham, serta keterangan saksi secara objektif dan menyeluruh.

Melalui proses persidangan tersebut, Prabowo berharap memperoleh kepastian hukum atas hak waris yang menurutnya telah dituangkan dalam akta notaril sejak 2011.

Perkara ini sekaligus menjadi perhatian mengenai pentingnya perlindungan hak ahli waris dalam perusahaan keluarga.
Sebab, pergantian kepemilikan dan perubahan struktur perseroan semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum, dokumen kepemilikan, serta hak setiap pihak yang secara sah memiliki kepentingan di dalam perusahaan.

Hingga berita ini disusun, dalil-dalil yang disampaikan penggugat masih harus diuji melalui proses persidangan.
Putusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan para pihak.