Penanggulangan Kemiskinan NTT Harus Tepat Sasaran dan Berbasis Data Akurat.
KUPANG – Penanggulangan kemiskinan tidak boleh sekadar berjalan di atas anggaran dan seremonial, melainkan harus menyentuh langsung keluarga yang membutuhkan dengan arah yang jelas dan terukur. Tegasan ini disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma saat memimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan di Ruang Rapat Gubernur, Gedung Sasando, Rabu (12/8/2026).
Rapat ini merupakan langkah nyata tindak lanjut pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTT periode 2026–2029 sesuai Keputusan Gubernur Nomor 60 Tahun 2026.
“Kemiskinan itu bukan sekadar angka di tingkat kabupaten, melainkan menyangkut kehidupan setiap kepala keluarga. Kita harus tahu pasti siapa yang dibantu, bagaimana cara membantunya, dan apakah bantuan itu benar-benar mengubah nasib mereka,” tegas Wagub Johni.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program tidak dinilai dari besarnya dana yang dikeluarkan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Segala bentuk intervensi harus berangkat dari data yang valid mulai tingkat desa, kelurahan hingga kabupaten.
“Jika datanya akurat, sasaran bantuan pun tepat. Kita tidak boleh lagi bekerja dengan perkiraan, melainkan dengan fakta yang jelas,” ujarnya.
Untuk memastikan arah kebijakan berjalan teratur, seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun laporan pelaksanaan program semester I 2026 beserta kendala yang dihadapi, sekaligus merancang rencana kerja yang lebih fokus untuk semester II 2026.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemprov NTT memastikan setiap kebijakan benar-benar menjadi jembatan yang mengantarkan masyarakat keluar dari keterbatasan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
Sumber : Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Penulis/Foto: Meldo Nailopo
Editor: Hiro Lukas
