Wagub Johni Buka Paripurna: Empat Prioritas Perubahan APBD 2026, Flores Pulih, Jalan Membaik, Rakyat Terlindungi, Dana Dikelola Transparan.
KUPANG, klikinfopol.com. 14 September 2026 – Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma membuka Rapat Paripurna ke-90 Masa Sidang I Tahun 2026–2027 dengan duka mendalam, sebelum menyampaikan tanggapan resmi atas pandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kristien Samiyati Pati didampingi Wakil Ketua Fernando Soares, di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi NTT.
Di awal arahannya, Wagub Johni mengajak hadirin berdoa untuk tiga ASN Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jayawijaya yang gugur akibat penembakan kelompok bersenjata di Papua Pegunungan: Almh. Aprida Rapi, Alm. Alfonsius Albinus Mehan, dan Almh. Willi Mbuik.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat NTT, kami sampaikan duka cita sedalam-dalamnya. Saya baru saja dari Rote Ndao menghadiri pemakaman Almh. Willi Mbuik. Semoga mereka mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan keluarga ditinggalkan diberi kekuatan,” ucapnya haru.
Wagub Johni menjelaskan, penyesuaian anggaran ini tidak sekadar urusan angka, melainkan jawaban nyata atas kebutuhan rakyat, terbagi dalam empat arahan utama:
1. Pemulihan Pascagempa Flores Jadi Prioritas Utama
Anggaran ditujukan langsung untuk perbaikan fasilitas umum, sekolah, hingga rekonstruksi rumah warga. Termasuk penyaluran Dana Bantuan Presiden dan dana darurat daerah, agar kehidupan sosial dan perekonomian warga Flores segera pulih.
2. Perbaikan Jalan & Akses demi Kelancaran Ekonomi
Pemprov terus mempercepat penanganan ruas jalan strategis dan mengusulkan perbaikan jalan provinsi maupun lintas wilayah ke Pemerintah Pusat melalui BPJN, supaya distribusi barang lancar dan mobilitas warga tidak terhambat.
3. Lindungi Rakyat, Jaga Putaran Ekonomi Bawah
Bantuan keuangan diarahkan agar pelaku usaha mikro, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah langsung merasakan manfaatnya. Pembangunan tidak boleh hanya terlihat di atas, tapi dirasakan hingga ke akar rumput.
4. Dana Kemanusiaan Wajib Transparan & Terawasi.
Seluruh bantuan dan hibah yang masuk akan dikelola secara terbuka, tepat sasaran, dan diawasi ketat oleh APIP. Tidak boleh ada sepeser pun yang meleset dari tangan yang membutuhkan.
Di akhir, Wagub Johni menegaskan ruang dialog bersama DPRD tetap terbuka lebar dalam pembahasan teknis selanjutnya.
“Mari kita bergandengan tangan, mengawal kepentingan rakyat bersama. Agar NTT yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan benar-benar terwujud,” tegasnya.(*)
Editor: Hiro Lukas
