Rapat Evaluasi Pemulihan Gempa Flores: Tujuh Kabupaten Beralih Fokus – Dari Tanggap Darurat Menuju Rekonstruksi.
KUPANG, klikinfopol.com. 26 September 2026 – Langkah besar menuju pemulihan Flores mulai terlihat. Pemerintah Provinsi NTT menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Gempa Bumi M 7,7 SR secara virtual, dipimpin Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Sabtu (26/9). Tujuh kabupaten terdampak hadir: Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka.
Fokus utama: menutup masa tanggap darurat, beralih ke transisi pemulihan, mempercepat data penerima bantuan, dan menyelesaikan dokumen rencana rehabilitasi-rekonstruksi dalam batas waktu hanya 90 hari.
Masa Transisi Dimulai – Tiap Kabupaten Berproses Berbeda:
– Nagekeo – Calon penerima Dana Siap Pakai BNPB sudah disepakati. Masa Tanggap Darurat resmi ditutup 27 September 2026, beralih ke Masa Transisi Pemulihan.
– Ngada – Telah resmi memasuki Masa Transisi hingga 16 Desember 2026 (SK Bupati No. 480). Pengungsi tersisa 240 jiwa di Kecamatan Riung. Pembangunan hunian sementara berjalan dengan memanfaatkan bambu dan kayu bersama BNPB.
– Manggarai Barat – Transisi dijadwalkan berakhir 11 Oktober 2026. Verifikasi rumah rusak sudah dikirim ke BNPB. Disarankan perpanjangan agar selaras dengan penyiapan dokumen pemulihan.
– Ende & Sikka – Pendataan kerusakan perumahan selesai tahap uji publik, kini masuk masa sanggah sebelum penetapan akhir.
– Manggarai – Satu-satunya daerah yang diimbau segera menetapkan keputusan resmi terkait perpanjangan status atau peralihan ke masa transisi.
Pemprov NTT menekankan urgensi: seluruh dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus rampung dalam waktu terbatas.
– Manggarai Barat & Manggarai Timur → dokumen sektor perumahan sudah ditandatangani
– Manggarai → masih dalam proses penandatanganan
– Infrastruktur, ekonomi, sosial, lintas sektor → sedang dikonsolidasikan Bappeda & BPBD masing-masing kabupaten.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Fransiskus Sales Sodo, menegaskan arahan tegas:
1. Percepat validasi data, uji publik, dan penandatanganan dokumen agar dana BNPB segera turun
2. Kebutuhan dasar warga di pengungsian tetap prioritas utama – logistik, pangan, pelayanan tidak boleh terhenti
3. Daerah yang belum tetapkan status segera keluarkan keputusan resmi agar penyaluran bantuan pasti dan teratur
4. Pembangunan hunian sementara terus didorong agar warga segera memiliki tempat tinggal yang layak.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Penulis: Yohanes Jonny Wutun – Charles Gunawan
Editor: Hiro Lukas
