PW‑JAKER NTT Resmi Terbentuk, Tegaskan Budaya Bukan Sekadar Seremonial dan Jargon Pembangunan.
NTT, klikinfopol.com. 5 November 2026 – Pengurus Pusat Jaringan Kebudayaan Rakyat secara resmi menetapkan kepengurusan Pengurus Wilayah Jaringan Kebudayaan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Keputusan Nomor 0123/PP‑JAKER/SK/STRUKTUR‑PW/XI/2026 yang ditandatangani di Jakarta pada 3 November 2026. Penetapan ini merupakan tindak lanjut Musyawarah Provinsi JAKER NTT yang digelar sebulan sebelumnya.
Primus Kornelis Padakari dipercaya menjabat Ketua PW‑JAKER NTT, didampingi Nobertus Dalu Luron sebagai Sekretaris dan George Benjamin Lebo sebagai Bendahara. Organisasi ini mengusung semangat “Mencapai Indonesia Emas dengan Hilirisasi Budaya” sebagai arah utama gerakan kebudayaan di wilayah NTT.
Ketua PW‑JAKER NTT Primus Kornelis Padakari menegaskan pembentukan kepengurusan baru tidak boleh berhenti pada urusan administratif semata. Ia mengkritik praktik yang menempatkan kebudayaan daerah hanya sebagai agenda seremonial atau instrumen pencitraan politik tanpa manfaat langsung bagi masyarakat adat, pelaku seni dan komunitas akar rumput.
“Selama ini, kebudayaan sering kali direduksi sebatas panggung seremonial dan komoditas musiman demi kepentingan pencitraan politik semata. Kami di JAKER NTT tidak akan tinggal diam melihat warisan dan ekspresi kebudayaan lokal tercerabut dari akar material rakyatnya,” ujar Primus.
Ia menuntut gagasan hilirisasi budaya diterjemahkan ke program konkret untuk memberdayakan ekonomi masyarakat adat dan pekerja seni, bukan sekadar slogan di atas kertas.
Sekretaris PW‑JAKER NTT Nobertus Dalu Luron mengidentifikasi kapitalisasi budaya sebagai tantangan utama di tengah modernisasi. Ia memperingatkan agar kebudayaan lokal tidak dijadikan komoditas ekonomi yang mengorbankan identitas dan hak‑hak kultural masyarakat pemilik warisan.
“Tantangan terbesar kita hari ini adalah bagaimana membentengi kebudayaan lokal dari cengkeraman kapitalisasi yang merusak. Kebudayaan harus diletakkan sebagai basis perlawanan terhadap ketimpangan sosial dan alienasi masyarakat,” ungkap Nobertus.
Ia menegaskan PW‑JAKER NTT tidak akan menjadi birokrasi budaya yang kaku, melainkan wadah gerakan kritis yang menyatu dengan kelompok marjinal, petani, nelayan dan pekerja seni di seluruh NTT.
Dengan legitimasi resmi dari Pengurus Pusat, PW‑JAKER NTT akan segera melakukan konsolidasi internal, memperluas jaringan serta menjalin komunikasi dengan komunitas seni dan masyarakat adat. Agenda ke depannya meliputi perlindungan warisan budaya, penguatan ekonomi pelaku seni dan perluasan partisipasi masyarakat dalam menjaga identitas daerah.
PW‑JAKER NTT menekankan kebudayaan harus berpijak pada kehidupan rakyat sebagai pemilik dan pewaris warisan budaya, bukan sekadar ornamen pembangunan atau kepentingan politik sesaat.(*)
Editor: Hiro Lukas
