Kesiapan Kawasan Timor Barat Menuju FTZ, Butuh Dukungan Infrastruktur, Industri dan Perguruan Tinggi
Oleh: Lodivikus Manek Lukas, Ketua DPW IJEN(Ikatan Jurnalis Independen Nusantara) NTT.
Atambua, klikinfopol.com. 4 November 2026 – Rencana pemberlakuan kawasan Perdagangan Bebas untuk wilayah Timor Barat yang digagas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat perhatian khusus. Ketua IJEN NTT Lodi Lukas menegaskan agar pemerintah daerah menyelesaikan persiapan sarana‑prasarana penunjang sebelum usulan tersebut diajukan dan disetujui oleh Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengambil Batam sebagai contoh sukses kawasan perdagangan bebas yang menjalin hubungan bisnis erat dengan Singapura. Menurutnya, Timor Barat memiliki peluang serupa untuk membangun ekosistem perdagangan lintas negara dengan Timor‑Leste dan Australia.
Daftar Potensi Sumber Daya dan Infrastruktur Strategis.
Lodi menyebut sejumlah titik unggulan yang dapat menjadi tulang punggung kawasan FTZ, antara lain Kawasan Industri Bolok, PT Semen Kupang, pusat peternakan Besipae, bekas kawasan Timliko di pantura TTU, bendungan Tilong, Raknamo, Manikin, Temef, Rotiklot dan Benenai. Selain itu, tersedia pintu perbatasan PLBN Motaain, Motamasin, Wini dan Napan, Sabuk Merah perbatasan, Bandara Internasional El Tari Kupang, Bandara A.A. Bere Talo Atambua, Pelabuhan Tenau, Pelabuhan Verry Bolok, Pelabuhan Atapupu dan Pelabuhan Wini.
Ia juga mendorong peningkatan skala industri kecil di Timor Barat menjadi industri menengah dan besar, serta pengembangan usaha karoseri, perakitan dan pabrikan yang dirintis oleh Kadin dan Hipmi. Jika terwujud, kawasan FTZ berpotensi menyerap jutaan tenaga kerja.
Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
Lodi menekankan keberhasilan rencana ini tidak hanya bergantung pada upaya pemerintah, tetapi juga semangat partisipasi masyarakat serta dukungan akademisi. Perguruan tinggi seperti Undana, Unimor, Unika Widya Mandira, Unkris, Universitas Muhammadiyah, PGRI, Unidarma dan UCB Kupang diharapkan menghasilkan kajian analisis yang menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat guna mempercepat keputusan terkait FTZ.
“Pemerintah tidak boleh berjalan sendirian. Kajian dari perguruan tinggi menjadi referensi penting agar Presiden Prabowo Subianto dapat mengambil keputusan secara lebih cepat,” ujar Lodi.
Rencana FTZ Timor Barat menjadi langkah besar untuk mengangkat ekonomi wilayah perbatasan NTT, dengan syarat seluruh elemen mulai dari infrastruktur, industri, akademisi hingga masyarakat bersinergi secara terpadu.(*)
Penulis: L.24
Editor: Hiro Lukas
