Bukan Sekadar Pengadilan, Tetapi Edukasi Publik – Lakmas NTT Minta Kasus Belanja DPRD Belu Dibuka Secara Terang Agar Masyarakat Tahu, Mengawasi, dan Mencegah Penyimpangan.
KEFAMENANU, klikinfopol.com. 16 September 2026 – Langkah Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan terkait dugaan penyimpangan anggaran belanja makan-minum DPRD Belu mendapat tanggapan penting dari Lembaga Bantuan Hukum (Lakmas) NTT. Ketua Lakmas NTT, Viktor Manbait, S.H., menegaskan perkara ini harus dibuka secara transparan kepada publik, bukan sekadar urusan pengadilan, melainkan pembelajaran bersama demi keuangan rakyat.
Kepada media, Rabu (16/9/2026), Viktor Manbait menjelaskan: masyarakat berhak mengetahui secara utuh bagaimana alur anggaran tersebut dikelola — mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga laporan pertanggungjawabannya.
“Apabila ditemukan penyimpangan, masyarakat berhak tahu modus bagaimana hal itu terjadi. Keterbukaan ini bukan sekadar soal perkara yang sedang diproses, melainkan edukasi publik agar kita semua mengenali celah yang bisa disalahgunakan,” tegasnya.
Poin yang disoroti Lakmas: praktik yang selama ini dianggap lumrah atau kebiasaan tertentu justru bisa menjadi pintu masuk kerugian keuangan daerah. Karena dianggap biasa, hal itu luput dari pengawasan.
“Proses hukum ini penting agar apa yang selama ini dianggap wajar, dapat dikenali sebagai potensi penyimpangan. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi ikut mengawasi,” ujar Viktor.
Lakmas NTT menekankan: partisipasi warga adalah kunci agar pengelolaan anggaran daerah benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Keterbukaan perkara ini menjadi langkah awal membangun kesadaran bersama, setiap rupiah uang rakyat adalah tanggung jawab kita semua.(*)
Editor: Hiro Lukas
