Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Penanganan Gempa: Posko Nasional Siap Bantu Warga Flores.
LABUAN BAJO – Situasi pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah utara Flores masih memprihatinkan. Ribuan warga masih bertahan di tempat terbuka karena takut gempa susulan, sementara koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk mempercepat penanganan darurat.
Hal itu diungkapkan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana yang dipimpin langsung oleh jajaran Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
“Pasca gempa kemarin, banyak warga masih ketakutan dan memilih tidur di luar rumah untuk mengantisipasi guncangan susulan. Wilayah Flores bagian utara menjadi yang terdampak paling serius,” ujar Gubernur Melki.
Dalam pertemuan yang dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menpu Dody Hanggodo, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, serta jajaran Forkopimda ini, Gubernur meminta perhatian khusus untuk pemulihan listrik, jaringan telekomunikasi, dan ketersediaan BBM. Ketiga sektor ini menjadi kunci agar bantuan dan mobilitas petugas penanganan bencana dapat berjalan lancar.
Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada membenarkan kondisi tersebut. Wilayahnya sempat lumpuh total tanpa aliran listrik dan komunikasi hingga sore hari, sehingga menghambat pelaporan dan penanganan awal.
Berdasarkan pendataan awal yang terus diperbarui, gempa dahsyat ini merenggut 53 korban meninggal dunia, 110 orang luka-luka, dan memaksa 3.839 jiwa menjadi pengungsi.
– 159 rumah rusak berat, 47 rusak sedang, dan 167 rusak ringan
– 36 fasilitas pendidikan, 211 fasilitas kesehatan, 11 fasilitas umum
– 5 rumah ibadah dan 6 gedung perkantoran mengalami kerusakan
Sebagai langkah nyata, pemerintah pusat sepakat membentuk Posko Pendampingan Nasional (Pospenas) yang beroperasi di dua titik strategis: Labuan Bajo dan Maumere. Sementara Posko Logistik Nasional disiapkan di Bandara Halim, Bandara Labuan Bajo, dan Bandara Maumere untuk memperlancar arus bantuan dari seluruh pihak.
Tujuh hari pertama masa tanggap darurat ditetapkan sebagai fase krusial untuk pencarian korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses vital. Seluruh bupati terdampak diminta segera menetapkan status tanggap darurat di daerahnya masing-masing dan memimpin langsung penanganan di lapangan.
“Kekuatan besar yang kita kerahkan tidak akan berguna jika tidak berjalan serentak dan terpadu. Koordinasi harus menjadi jantung dari setiap langkah yang kita ambil,” tegas Menko PMK Pratikno.
Kepala BNPB menegaskan seluruh sumber daya negara akan dikerahkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen agar warga yang kehilangan tempat tinggal tidak berlama-lama menempati hunian yang tidak layak, sehingga pendataan kerusakan rumah akan dilakukan secara berjenjang dan cepat.
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT.
Penulis: Baldus Sae
Editor: Hiro Lukas
