ANTREAN MOTOR PENGECER MEMBLUDAK, RAKYAT JADI KORBAN
ANTREAN MOTOR PENGECER MEMBLUDAK, RAKYAT JADI KORBAN
BBM Malaka Bukan Langka, Tapi Dikurangi! Lalu Siapa yang Bermain di Tengah Penderitaan Rakyat? Pengecer Meraup Untung, Pemda dan DPRD Malaka Diam Membisu
MALAKA, KLIK-INFOPOL.COM – Di tengah ramainya isu kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Malaka, fakta di lapangan justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah sumber serta hasil pemantauan langsung di beberapa APMS/SPBU, yang terjadi bukanlah kelangkaan BBM secara total, melainkan pengurangan alokasi pasokan BBM subsidi jenis Pertalite sejak Mei 2026.
Namun, pengurangan alokasi tersebut kini menimbulkan persoalan baru. Masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara sejumlah kendaraan roda dua yang diduga milik pengecer terlihat mendominasi antrean di beberapa APMS.
Pantauan di APMS Laran, Kabupaten Malaka, Selasa (16/6/2026), menunjukkan antrean kendaraan roda dua dan roda empat mengular hingga keluar area SPBU. Warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM karena antrean semakin panjang dari hari ke hari.
Yang menjadi perhatian masyarakat adalah banyaknya kendaraan roda dua yang diduga digunakan oleh pengecer untuk membeli BBM secara berulang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan.
Pengurangan Alokasi, Bukan Kelangkaan
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa APMS Laran sebelumnya menerima alokasi Pertalite sebesar 190 ton per bulan. Namun sejak Mei 2026, alokasi tersebut berkurang menjadi 160 ton per bulan.
Pengurangan serupa juga terjadi di sejumlah APMS lainnya di Kabupaten Malaka, antara lain APMS Labarai, APMS Webriamata, APMS Maktihan, dan APMS Welaus.
Meski mengalami pengurangan alokasi, distribusi BBM tetap berjalan sesuai jadwal pengiriman. Pada Selasa (16/6/2026), APMS Laran, APMS Labarai, dan APMS Webriamata masih beroperasi melayani masyarakat.
Sementara pasokan berikutnya dijadwalkan masuk ke APMS Maktihan dan APMS Welaus pada hari berikutnya.
Fakta ini memperlihatkan bahwa pasokan BBM masih tersedia dan distribusi tetap berjalan. Karena itu, masyarakat mempertanyakan narasi yang menyebutkan bahwa Kabupaten Malaka sedang mengalami kelangkaan BBM.
Pengecer Diduga Memanfaatkan Situasi
Di tengah antrean panjang masyarakat, para pengecer diduga memanfaatkan kondisi pengurangan alokasi BBM untuk meraih keuntungan lebih besar.
Sejumlah warga mengaku harga Pertalite yang dijual pengecer mengalami kenaikan. Jika sebelumnya berkisar Rp13.000 per liter, kini mencapai sekitar Rp15.000 per liter.
Kenaikan tersebut menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat yang tidak sempat mengantre di SPBU dan terpaksa membeli BBM dari pengecer.
“Kalau memang BBM tidak langka, mengapa harga di pengecer terus naik? Siapa yang mengawasi?” demikian pertanyaan yang kerap disampaikan masyarakat.
Pemda, DPRD dan Aparat Dipertanyakan
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Malaka, DPRD Kabupaten Malaka, serta aparat penegak hukum untuk memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Hingga saat ini, banyak warga menilai belum terlihat tindakan tegas terhadap aktivitas pengecer yang diduga membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Di sisi lain, harga minyak tanah yang terus meningkat semakin menambah tekanan ekonomi masyarakat.
Akibatnya, muncul kesan bahwa rakyat dibiarkan menghadapi persoalan ini sendirian, sementara para pihak yang memiliki kewenangan belum menunjukkan langkah yang dianggap mampu menjawab keresahan masyarakat.
Antrean Motor Pengecer Membludak, Rakyat Jadi Korban
Di APMS Laran yang berada di pusat Kota Betun, antrean kendaraan roda dua yang diduga milik pengecer menjadi sorotan utama masyarakat.
Meskipun petugas pengawas dan aparat kepolisian terlihat melakukan pemantauan di lokasi, antrean kendaraan yang diduga didominasi pengecer tetap terjadi.
Masyarakat berharap adanya penertiban yang lebih ketat terhadap pembelian BBM subsidi agar hak masyarakat umum tidak tersisih oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan dari situasi yang sedang terjadi.
Polres Malaka Didesak Bertindak
Polres Malaka didorong untuk melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap dugaan praktik pembelian berulang, penimbunan, maupun penjualan kembali BBM subsidi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan menjadi komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.
Rakyat Hanya Ingin Keadilan
Pada akhirnya, masyarakat Malaka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan BBM dengan mudah, harga yang wajar, dan distribusi yang adil.
Sebab ketika rakyat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, sementara ada pihak yang diduga mampu meraup keuntungan besar dari kebutuhan dasar masyarakat, maka yang dipertanyakan bukan lagi sekadar ketersediaan stok BBM, melainkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
BBM subsidi adalah hak rakyat. Bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang.
Editor: Andry Bria
Redaksi: Klik-Infopol.com
Tajam • Terpercaya • Suara Rakyat • Fakta & Integritas
