Sabet Peringkat 1 Nasional, UPTD Taman Perairan Alor Ditargetkan Sumbang PAD Rp6,5 Miliar.

IMG_20260604_072103_736

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor pada Rabu (3/6/2026). Tiba di Bandara Mali sekitar pukul 09.40 WITA, Wagub disambut langsung oleh Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli, beserta jajaran Pemkab Alor.

Agenda utama Wagub NTT dalam kunjungan ini adalah meninjau UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi. Turut mendampingi Wagub, Kepala BPAD Provinsi NTT John Ataupah, Sekretaris Bakeuda Provinsi NTT Arifin, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor Sution Ambao. Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala UPTD, Augustinus Frumentius HB beserta jajaran.

Kepala UPTD, Augustinus Frumentius HB, memaparkan bahwa nilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) Alor melonjak ke angka 94,21 persen dengan status emas, meningkat dari 88,12 persen pada tahun 2023.

Untuk diketahui, Kawasan Konservasi Perairan Alor yang memiliki luas 277.072,61 hektare saat ini memegang predikat sebagai pengelola kawasan konservasi laut terbaik peringkat pertama di Indonesia.

“Selain menjadi kawasan konservasi, wilayah ini dikembangkan untuk budidaya mutiara, rumput laut, perikanan tangkap, hingga wisata bahari. Saat ini kami didukung oleh 17 PNS dan 6 CPNS yang sebagian besar telah tersertifikasi melalui pola kemitraan Program Lautra,” jelas Augustinus.

Dari sisi kontribusi daerah, sektor kelautan Alor menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp3,39 miliar, melampaui target awal sebesar Rp2,75 miliar. Untuk tahun 2026, target PAD ditingkatkan menjadi Rp6,5 miliar. Per 31 Mei 2026, realisasi telah mencapai Rp1.210.595.544 (18,62 persen), yang didorong oleh sektor perikanan tangkap, budidaya, serta retribusi wisata bahari.

Peningkatan realisasi ini juga didukung oleh implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, di mana tarif masuk kawasan wisata bahari ditetapkan sebesar Rp100 ribu untuk wisatawan domestik dan Rp400 ribu untuk wisatawan mancanegara. Secara kumulatif dari Maret hingga Mei 2026, total kunjungan wisatawan selam (snorkeling dan diving) telah mencapai 955 orang, didominasi oleh 833 wisatawan mancanegara.

Kendati mengukir prestasi, Kepala UPTD menyampaikan sejumlah kendala operasional, meliputi keterbatasan anggaran lapangan, rendahnya kepatuhan administrasi sebagian pelaku usaha, kerusakan sarana pengawasan seperti speedboat, serta masih adanya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di beberapa titik perairan.

Menanggapi laporan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi jajaran UPTD, sekaligus memberikan instruksi tegas terkait kelestarian ekosistem laut.

“Saya optimistis target PAD dapat dicapai dan terus ditingkatkan. Namun, pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya konservasi. Bom ikan adalah bencana bagi laut Alor. Dampaknya merusak terumbu karang, mengancam biota laut, dan merugikan generasi masa depan,” tegas Wagub Johni.

Secara khusus, Wagub menginstruksikan agar dalam kurun waktu dua hingga tiga minggu ke depan, segera dilaksanakan kegiatan penyuluhan khusus di Pulau Buaya—wilayah yang diidentifikasi masih rawan pengeboman ikan. Kegiatan tersebut wajib melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha, serta memanfaatkan media edukasi visual seperti pemutaran film pendek mengenai dampak bom ikan dan sampah plastik.

Lebih lanjut, Wagub meminta Kepala BPAD Provinsi NTT berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun peta permasalahan komprehensif yang mencakup regulasi, sarana-prasarana, dan perilaku masyarakat untuk dibahas bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Selain itu, melihat tingginya potensi kunjungan kapal pesiar dan kapal wisata, Wagub mendorong pemerintah daerah untuk membangun pusat kuliner dan kerajinan UMKM terintegrasi agar dampak ekonomi langsung menyentuh masyarakat setempat. Dalam hal menjaga kualitas destinasi diving kelas dunia, Wagub mendukung penuh pemasangan mooring buoy (fasilitas tambat kapal ramah lingkungan) untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat jangkar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, menegaskan komitmennya untuk memperketat pengaturan perizinan serta pengawasan terhadap dive operator agar aktivitas wisata bahari di Alor dapat berjalan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT

Penulis – Foto : RingLing – Ben Jusuf