AMFOANG KEMBALI MASUK PRIORITAS, PUBLIK BERTANYA: MENGAPA HARUS MENUNGGU VIRAL DAN KUNJUNGAN PEJABAT PUSAT?
AMFOANG KEMBALI MASUK PRIORITAS, PUBLIK BERTANYA: MENGAPA HARUS MENUNGGU VIRAL DAN KUNJUNGAN PEJABAT PUSAT?
Kota Kupang, Klik-Infopol.com – Pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, terkait proses usulan pembangunan dua jembatan rusak di Amfoang yang kini sedang dibahas pemerintah pusat, memunculkan respons beragam dari masyarakat.
Di satu sisi, publik menyambut baik adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan tersebut. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan kritis yang ramai diperbincangkan masyarakat: mengapa persoalan yang telah berlangsung lama itu baru menjadi perhatian serius setelah viral di media sosial dan mendapat kunjungan langsung dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka?
Kerusakan Jembatan Termanu dan Kapsali bukanlah persoalan yang baru terjadi. Masyarakat Amfoang telah bertahun-tahun menghadapi keterbatasan akses transportasi akibat kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Bahkan sejumlah warga dan pelajar terpaksa mencari jalur alternatif demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Kondisi tersebut memunculkan kritik bahwa pembangunan di sejumlah wilayah terpencil NTT sering kali bergerak lambat, kecuali ketika persoalan itu menjadi sorotan publik nasional.
Bagi masyarakat Amfoang, persoalan ini bukan sekadar tentang jembatan yang rusak. Persoalan ini menyangkut akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga keselamatan warga yang harus melintasi jalur berisiko setiap hari.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai pemerintah daerah seharusnya memiliki langkah antisipatif jauh sebelum kondisi menjadi viral dan menarik perhatian pemerintah pusat.
“Rakyat tentu bersyukur jika pembangunan segera dilakukan. Tetapi masyarakat juga berhak bertanya mengapa persoalan yang sudah lama terjadi harus menunggu perhatian dari Jakarta untuk mendapat percepatan,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Fenomena ini juga memunculkan refleksi lebih luas mengenai pola pembangunan di NTT. Selama puluhan tahun, berbagai daerah di provinsi kepulauan ini masih menghadapi persoalan klasik yang hampir serupa: jalan rusak, jembatan terbatas, akses kesehatan yang sulit, serta minimnya pemerataan pembangunan.
Akibatnya, muncul kesan di tengah masyarakat bahwa daerah-daerah terpencil sering kali hanya menjadi objek kunjungan politik dan janji pembangunan yang berulang dari masa ke masa.
Padahal, masyarakat tidak membutuhkan janji baru.
Yang mereka harapkan adalah realisasi program yang nyata, terukur, dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.
Karena bagi warga di lapangan, pembangunan bukan diukur dari banyaknya proposal yang dikirim ke pusat, melainkan dari hadirnya jalan yang layak dilalui, jembatan yang aman digunakan, dan akses yang mempermudah kehidupan mereka sehari-hari.
Kini masyarakat Amfoang menunggu pembuktian.
Apakah proses yang sedang berjalan di pemerintah pusat benar-benar akan menghasilkan pembangunan yang selama ini dinantikan, atau kembali menjadi daftar panjang janji yang belum terwujud?
Waktu yang akan menjawabnya.
Namun satu hal yang pasti, masyarakat NTT semakin kritis dan semakin sadar bahwa pembangunan bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak yang harus diperjuangkan dan dipenuhi oleh negara.
Editor: Andry Bria
Klik-Infopol.com — Fakta, Aktual, Tajam dan Terpercaya ✍🏻📰
