Saat Kekuasaan Kehilangan Etika – Sebuah Refleksi atas Dugaan Kasus Bupati Kupang.
Oleh: Victor Manbait. (Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT.)
OPINI, klikinfopol.com. Ada peristiwa yang tidak cukup dibaca sekadar sebagai berita kriminal. Peristiwa yang sekaligus membuka luka lebih dalam tentang siapa kita, siapa yang memimpin kita, dan arah demokrasi kita ke depan. Dugaan kasus yang menyeret Bupati Kupang adalah salah satunya. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun diduga diajak dengan iming-iming pekerjaan, lalu mengalami dugaan tindak pidana seksual di rumah jabatan. Muncul pula informasi tentang pemberian uang Rp3 juta dan dugaan ancaman agar ia diam.
Seluruh informasi ini masih harus dibuktikan di pengadilan. Asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi. Namun, proses hukum yang berjalan tidak boleh menutup mata kita terhadap persoalan yang lebih besar: bagaimana kekuasaan bekerja, dan siapa yang menjaganya tetap pada jalur yang benar?
Sejarawan Inggris Lord Acton menulis kalimat yang terus berulang sepanjang sejarah: “Kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan mutlak pasti korup mutlak.”
Dalam demokrasi, Bupati bukan raja kecil. Ia adalah pelayan rakyat. Mandat yang diterimanya adalah amanah, bukan properti pribadi. Jika dugaan iming-iming pekerjaan atau proyek pemerintah digunakan sebagai alat untuk memperdaya seseorang, maka kita sedang berbicara tentang apa yang tulisan ini sebut “prostitusi kekuasaan” – ketika jabatan, wewenang, dan fasilitas negara diduga diperdagangkan untuk kepentingan pribadi.
“Proyek pemerintah bukan milik pribadi kepala daerah. Kewenangan mengelola anggaran dan pembangunan merupakan amanah publik, bukan komoditas.”
Salah satu wawasan paling penting dari tulisan ini adalah memahami ketimpangan kuasa sebagai bentuk paksaan. Pasal 6 huruf c UU TPKS menegaskan: menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau ketergantungan seseorang untuk memaksa atau menyesatkan adalah tindak pidana.
Artinya:
🔸 Tidak perlu ada kekerasan fisik agar sebuah perbuatan disebut kekerasan seksual.
🔸 Posisi atasan/penguasa sudah merupakan bentuk tekanan yang nyata.
🔸 Pemberatan pidana berlaku jika pelaku adalah pejabat publik (Pasal 15 ayat 1 huruf d UU TPKS).
🔸 Di hadapan hukum, seorang mahasiswi setara dengan seorang Bupati.
Rumah jabatan bukan istana kekebalan hukum. Jika peristiwa terjadi di sana, maka penggunaan fasilitas negara itu juga harus diperiksa. Uang Rp3 juta yang disebutkan juga harus ditelusuri – bukan untuk langsung menghakimi, tetapi agar tidak ada pertanyaan yang tertutup rapat.
Tulisan ini juga mengingatkan pihak-pihak yang memiliki peran namun sering berdiam diri:
Lembaga Peran yang Harus Dijalankan:
🔸 Penyidik/Polda NTT Bekerja profesional, independen, telusuri peran pihak perantara.
🔸 DPRD Kabupaten Kupang Jalankan fungsi pengawasan sesuai UU No. 23/2014 – bukan untuk politik, tapi untuk rakyat.
🔸 Pemerintah Daerah Pastikan pelayanan publik tetap berjalan, tidak terhenti karena satu peristiwa.
🔸 Kita semua Pastikan korban mendapat perlindungan, pendampingan, dan rasa aman.
Filsuf Hannah Arendt mengingatkan: jabatan tidak menghapus tanggung jawab pribadi. Seseorang tetap manusia, tetap bertanggung jawab atas pilihannya, sekecil apa pun atau sebesar apa pun jabatannya.
“Bupati bukan raja kecil. Rumah jabatan bukan istana kekebalan hukum. Proyek pemerintah bukan alat transaksi. Korban tidak boleh menanggung beban sosial atas perbuatan orang lain.”
Apa yang dipertaruhkan di sini bukan hanya satu peristiwa hukum, melainkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi itu sendiri. Jika hukum bisa berbeda tergantung siapa yang melanggarnya, maka yang hancur bukan hanya satu institusi – tapi harapan kita bersama.
Hukum harus berdiri lebih tinggi daripada jabatan. Kekuasaan harus tunduk pada etika. Dan martabat manusia – siapapun dia, dari manapun dia – tidak boleh kalah oleh kepentingan penguasa.(*)
Editor: Hiro Lukas
