Ketika Kekuasaan Memabukkan: Mengapa Jabatan Tinggi Bisa Lupa Etika?
Oleh: Mathias Subani.
Opini, Klikinfopol.com. Ruang publik kita kembali diguncang kabar dugaan pelecehan seksual yang menyeret seorang pejabat berwenang. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendalam untuk kita renungkan: mengapa seseorang yang sudah berada di puncak jabatan, dihormati, dan memiliki pengaruh luas, justru tergelincir ke dalam praktik yang merendahkan martabat orang lain?
Penelitian psikologis sosial menunjukkan sebuah fakta yang mengejutkan: kekuasaan yang berlebihan secara bertahap dapat mengikis kepekaan seseorang terhadap perasaan orang lain. Fenomena yang disebut “paradoks kekuasaan” ini terjadi ketika seseorang meraih posisi tinggi berkat kemampuannya bekerja sama dan memahami orang lain – namun begitu berkuasa, sifat-sifat tersebut perlahan menghilang dan digantikan oleh egoisme serta kecenderungan bertindak impulsif.
Jabatan publik yang seharusnya menjadi sarana pengabdian, berubah menjadi alat penundukan. Bukan untuk melayani, tetapi untuk memuaskan keinginan pribadi.
Sosiolog Prancis Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan bukan sekadar simbol di kursi jabatan. Ia adalah jaringan pengaruh yang dapat mengarahkan perilaku orang lain. Ketika pengaruh ini bertemu dengan budaya yang masih memposisikan satu pihak lebih dominan dari pihak lain, terciptalah ruang yang rentan disalahgunakan.
Tekanan sering kali tampak halus – berupa janji kemajuan karier, perhatian yang berlebihan, atau sekadar keakraban yang sebenarnya tidak setara. Bagi pihak yang berada di posisi lebih lemah, menolak bukanlah pilihan mudah. Ada ketakutan akan konsekuensi yang tidak diucapkan secara langsung. Di sinilah penyalahgunaan dimulai: bukan dengan kekerasan fisik yang kasat mata, melainkan melalui relasi yang asimetris.
Hukum memang penting untuk menindak pelaku setelah peristiwa terjadi. Namun akar masalahnya lebih dalam dari sekadar pasal hukum. Masalah ini lahir dari:
🔸 Budaya kekuasaan yang sering dianggap hak istimewa, bukan amanah.
🔸 Pendidikan karakter yang tidak tumbuh sejalan dengan kemajuan karier seseorang.
🔸 Sistem pengawasan yang belum cukup melindungi mereka yang berada di posisi lemah.
Kita membutuhkan lebih dari sekadar aturan. Kita butuh:
🔸 Pengingat terus-menerus bahwa jabatan adalah pelayanan, bukan keistimewaan.
🔸 Saluran pengaduan yang aman dan benar-benar melindungi korban.
🔸 Penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan kepekaan gender sejak dini.
“Derajat kemuliaan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa tinggi kursi yang ia duduki, melainkan dari seberapa kuat ia menahan diri untuk tidak menyalahgunakan pengaruhnya.”
Kekuasaan yang benar-benar agung adalah kekuasaan yang tunduk pada etika, yang memuliakan setiap orang tanpa memandang posisi, dan yang selalu mendengarkan suara nurani di tengah gemuruh pengaruh. Semoga peristiwa ini bukan sekadar berita yang berlalu, tetapi menjadi cermin bagi kita semua – terutama bagi mereka yang diberi amanah memimpin.(*)
Penulis: Mathias Subani, Pemerhati Budaya dan Pendidikan. Aktif mengkaji isu-isu sosial, etika publik, serta pembangunan karakter berbasis nilai kemanusiaan.
Editor: Hiro Lukas
