Langkah SBS di Pilkada Malaka Dihadang Dua Kasus Korupsi, Kasus Lain akan Susul

Langkah Stefanus Bria Seran alias SBS kembali dan ikut bertarung dalam politik Pilkada Malaka akan mengalami hambatan. Kehadiran SBS bisa dihadang dua kasus korupsi masing-masing kasus bawang merah dan kasus Bank NTT yang meminta pertanggungjawaban isterinya, Beatrix Yasinta Tae sesuai fakta persidangan. Dan kasus lain sudah menjadi incaran aparat penegak hukum (APH).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memroses tahap pertama kasus korupsi pengadaan bawang merah yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3, 9 milyar. Saat ini, KPK membuka tahap dua kasus yang telah menyeret empat aparat sipil negara (ASN) masing-masing AKA, AAK, YKB dan MB ke penjara.

“KPK menangani kasus-kasus yang mengarah kepada keterlibatan kepala daerah. Untuk kasus bawang merah, beberapa pegawai kecil sudah di penjara. Sesuai berita acara pemeriksaan, beberapa pejabat Malaka sudah disebut. Kita harapkan KPK bisa ungkap sampai aktor intelektualnya,” Dony E. Tanoen, SE, Pengurus Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) NTT kepada wartawan, awal pekan ini.

Sesuai surat KPK yang diterima ARSKSI NTT, beberapa waktu lalu, kata Dony tertulis beberapa nama pejabat di Malaka di antaranya Kepala Daerah Periode 2016-2021. Bupati SBS yang menjabat saat itu disebut dalam surat tertanggal 19 September 2022 karena kemungkinan adanya keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan bawang merah dengan alokasi anggaran kurang lebih sebesar Rp 9, 6 milyar.

 

Kasus bawang merah belum selesai, SBS harus merasakan lagi keterlibatan sang isteri Beatrix dalam kasus Bank NTT dengan kerugian uang negara kurang lebih sebesar Rp 3 milyar. Penyidik sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan (Sprinlid) baru untuk sejumlah saksi termasuk para pejabat Bank NTT di antaranya Kepala Kantor Cabang Khusus (KCK) Kupang, Beatrix Yasinta Tae, dan Kepala Divisi Kredit Bank NTT, Paskalia Uun Bria.

 

Ketua ARAKSI NTT, Alfred Baun kepada wartawan, pekan lalu mengatakan kasus Bank perlu diusut sampai tuntas, karena Bank NTT, sebagai bank yang menyimpan uang rakyat yang dikelola untuk kemajuan daerah di Provinsi NTT. Demikian pun, pengamat hukum pidana Unwira Kupang, Mikhael Feka menegaskan dua saksi masing-masing Beatrix dan Paskalia harus diminta pertanggungjawaban, agar putusan kepada para terdakwa menjadi lebih sempurna.

“Jadi, tepat kalau jaksa terbitkan Sprinlid baru. Itu jalur yang sudah benar,” kata Mikhael kepada wartawan, pekan lalu.

Dua kasus tersebut akan menghadang langkah SBS ketika kembali dan ingin bertarung di Pilkada Malaka 2024. Masyarakat umumnya dan para pegawai khususnya, tentunya bertanya-tanya sudah sejauh mana kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus itu setidaknya dapat menurunkan elektabilitas SBS jelang Pilkada Malaka.

 

Diberitakan sebelumnya, Thomas Seran mengatakan plus-minus elektabilitas seseorang ditentukan pula kasus-kasus. “Saya tidak menyebut siapa-siapa. Tapi pilihlah pemimpin yang punya rekam jejak yang baik. Jangan sampai, harus berurusan dengan masalah hukum. Apalagi pemerintahan ke depan. Korupsi akan bertumbuh subur,” kata Thomas, warga Malaka kepada wartawan, belum lama ini.

 

Tampilnya SBS dalam pentas politik menjadi tanda tanya bagi publik. Pasalnya, sejumlah programnya terindikasi korupsi, dan menunggu saatnya saja, APH akan memroses secara hukum. Para ASN, kepala sekolah, kepala desa merasa begitu cemas. Karena, mereka tidak ingin ada temuan seperti yang diaudit Inspektorat Malaka sebanyak 99 kasus dana desa dari 127 kepala desa di Kabupaten Malaka.

Sejumlah kasus akan dibuka, karena sudah dilidik APH seperti kasus dana Pilkada Malaka 2015, kasus tebing/tanggul Naimana, dana ETMC 2019 sebesar Rp 59 milyar, dan layanan kesehatan gratis KTP, pengadaan alat transfusi darah, pacul tanah gratis dan mangkraknya sejumlah bangunan di Kabupaten Malaka, karena salah perencanaan. (tim)