{"id":959,"date":"2026-04-24T13:50:56","date_gmt":"2026-04-24T13:50:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/?p=959"},"modified":"2026-04-24T14:01:03","modified_gmt":"2026-04-24T14:01:03","slug":"mediasi-ke-4-sengketa-tanah-oelomin-gagal-ketua-lpri-naik-pitam-tuntut-bpn-wajib-hadirkan-marthen-rupiasa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/?p=959","title":{"rendered":"Mediasi Ke-4 Sengketa Tanah Oelomin Gagal, Ketua LPRI Naik Pitam Tuntut BPN Wajib Hadirkan Marthen Rupiasa"},"content":{"rendered":"

KUPANG, 24 APRIL 2026 \u2014 Proses mediasi keempat penyelesaian sengketa tanah di Oelomin, Kabupaten Kupang, dinyatakan gagal total karena pihak teradu tidak hadir secara langsung. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan, Jalan Timor Raya Km.37, Oelamasi, Jumat (24\/4\/2026) pukul 11.00 WITA itu dipimpin Kepala Seksi Pertanahan BPN Kabupaten Kupang, Grace.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Mediasi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan DPD LPRI NTT dan mengacu pada Peraturan Menteri ATR\/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Hadir dalam kegiatan perwakilan Pemerintah Desa Oelomin, jajaran pengurus LPRI NTT, serta 8 orang pengadu yang memohon penyelesaian.<\/p>\n

Pihak teradu yang terdiri dari Marthen Rupiasa dan Adriana Rupiasa-Benufinit hanya diwakili putrinya, Anita Carolina W. Rupiasa. Meskipun telah dipanggil berulang kali oleh BPN, Marthen Rupiasa tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Ketidakhadiran itu memicu ketidakpuasan tinggi, terutama dari pihak LPRI yang mendampingi pengadu.<\/p>\n

Anita Carolina W. Rupiasa, perwakilan pihak teradu, menjelaskan: “Kami menyadari ketidakhadiran orang tua. Pihak keluarga siap menghadirkan mereka dan seluruh pihak terkait dalam mediasi berikutnya agar proses berjalan lancar. Kami tidak menghindari tanggung jawab.”<\/p>\n

Grace dari BPN Kabupaten Kupang mengatakan: “Mediasi keempat gagal karena ketidakhadiran pihak teradu. Kami akan berupaya memastikan kehadiran Marthen Rupiasa dan Adriana Rupiasa. Mediasi kelima direncanakan pada 4 Juni 2026 sebagai proses terakhir, dengan surat panggilan resmi dan peringatan tegas agar hadir secara langsung.”<\/p>\n

Ketua LPRI NTT, Rezky Yunike Agustin Frans, menegaskan tuntutannya dengan tegas:<\/p>\n

“Kehadiran langsung bukan hal yang dapat dianggap remeh. Kami memiliki bukti yang tidak dapat disangkal dan telah melaporkannya ke kepolisian. BPN wajib memastikan Marthen Rupiasa hadir secara pribadi dalam mediasi kelima agar semua hal dapat dijelaskan dengan jelas. Jika tidak tercapai kesepakatan yang adil, kami akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.”<\/p>\n

KRONOLOGI PERMASALAHAN<\/p>\n

Sengketa bermula dari transaksi jual beli tanah antara Marthen Rupiasa dengan 8 orang pembeli. Para pengadu mengaku telah melunasi pembayaran dan menyelesaikan proses pelepasan hak, namun sertifikat atas nama mereka tidak kunjung diterbitkan. Terungkap bahwa tanah tersebut tercatat atas nama Anita Carolina W. Rupiasa, bahkan ada sertifikat yang atas nama orang lain.<\/p>\n

Sebelumnya telah ada kesepakatan mediasi pada September 2025, namun muncul biaya tambahan yang tidak jelas asal-usulnya sehingga ditolak pengadu. Ketidakhadiran pihak teradu dalam setiap pertemuan dinilai sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. (Tim)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KUPANG, 24 APRIL 2026 \u2014 Proses mediasi keempat penyelesaian sengketa tanah di Oelomin, Kabupaten Kupang,…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":960,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"class_list":["post-959","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-kabupaten-kupang"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=959"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/959\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":965,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/959\/revisions\/965"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}