\u201cSapi Merusak Kebun, Pemilik Dilaporkan Balik: Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Pencurian di TTU;<\/p>\n
Ketua Tim Hukum PH Tegaskan: Klien Hanya Amankan Ternak, Bukan Mencuri. ”<\/p>\n
<\/p>\n
Klik-infopol.com|Hauteas,TTU\u2014Kasus dugaan tindak pidana pencurian ternak yang tengah bergulir di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) kembali menuai sorotan. Ketua tim kuasa hukum terlapor, yang akrab disapa Gusti Nahak,SH, menegaskan bahwa kliennya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencuri atau memusnahkan hewan milik pelapor.<\/p>\n
Menurut Gusti Nahak, SH, tindakan kliennya semata-mata dilakukan untuk mencegah kerusakan tanaman yang terus terjadi di kebun milik mereka, sekaligus untuk memastikan kepemilikan ternak tersebut.<\/p>\n
> \u201cTidak ada niat jahat dari klien kami. Tindakan itu dilakukan karena sapi tersebut berulang kali merusak tanaman di kebun. Ini bentuk perlindungan terhadap hak milik,\u201d tegas Gusti.<\/p>\n
<\/p>\n
Banyak Kejanggalan, Status Klien Masih Saksi<\/p>\n
Tim kuasa hukum juga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam laporan dugaan pencurian tersebut. Hingga saat ini, klien mereka masih berstatus sebagai saksi, bukan tersangka.<\/p>\n
Di sisi lain, tim hukum telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan pemilik sapi ke Polsek Lurasik atas dugaan pengrusakan tanaman milik klien, yakni Martinus Fatin dan Bernadus.<\/p>\n
Gusti menilai, terdapat unsur kesengajaan dari pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran bebas hingga menimbulkan kerugian.<\/p>\n
<\/p>\n
Dasar Hukum: Perda Penertiban Ternak dan KUHP<\/p>\n
Dalam konteks hukum, tindakan membiarkan ternak berkeliaran hingga merusak tanaman masyarakat dapat dikaitkan dengan:<\/p>\n
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Ternak di Kabupaten TTU, yang pada prinsipnya mewajibkan pemilik ternak untuk mengandangkan atau menggembalakan secara tertib, bukan dilepas liar.<\/p>\n
Pasal 406 KUHP, tentang perusakan barang milik orang lain, yang dapat dikenakan jika terbukti ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian.<\/p>\n
Selain itu, dalam praktik di TTU, penertiban ternak juga diperkuat oleh mekanisme hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah.<\/p>\n
<\/p>\n
Bantah Klaim Perdes: Fakta di Desa Hautes<\/p>\n
Tim hukum juga menyoroti pernyataan pihak kuasa hukum pelapor yang dinilai keliru, terutama terkait klaim adanya Peraturan Desa (Perdes).<\/p>\n
Berdasarkan hasil penelusuran langsung di Pemerintah Desa Hauteas:<\/p>\n
Hingga saat ini belum terdapat Perdes resmi yang mengatur secara spesifik soal ternak sebagaimana yang disampaikan pihak pelapor.<\/p>\n
Yang berlaku di masyarakat adalah hukum adat sejak tahun 1991, yang ditetapkan oleh tokoh adat dan disepakati masyarakat setempat.<\/p>\n
Gusti Nahak menegaskan bahwa pernyataan yang menggiring opini seolah-olah pemerintah desa terlibat dalam aturan tersebut adalah tidak berdasar.<\/p>\n
> \u201cJangan menyudutkan pemerintah desa. Kepala desa melalui kepala dusun saat itu hanya memastikan apakah peristiwa tanggal 10 Februari benar terjadi di wilayah tersebut. Itu saja,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Komitmen Membela Hak Klien<\/p>\n
Menutup pernyataannya, Gusti menegaskan bahwa tim hukum PH, akan tetap konsisten membela hak-hak klien mereka yang dirugikan.<\/p>\n
> \u201cKami tidak akan tinggal diam. Ini bukan sekadar soal tuduhan, tapi soal keadilan bagi klien kami yang kebunnya dirusak,\u201d tandasnya.<\/p>\n
\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014
\nPenulis: Andry Bria
\nRedaksi: Klik-Infopol.com \u2013 Suara Rakyat, Fakta & Integritas<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u201cSapi Merusak Kebun, Pemilik Dilaporkan Balik: Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Pencurian di TTU; Ketua Tim…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":918,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[43,34,45,41],"tags":[],"class_list":["post-917","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-hukum","category-kabupaten-ttu","category-ntt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=917"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":919,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/917\/revisions\/919"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/918"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}