Kupang, 9 Juni 2026 \u2013 Bukan sekadar menyajikan santapan lezat dan sehat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Timur ternyata memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dalam pengarahan di Aula El Tari Kupang, Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai dan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata pemenuhan hak dasar warga sekaligus mesin penggerak kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n
Kegiatan ini dihadiri langsung jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pejabat Pemprov NTT, serta para mitra pelaksana program strategis nasional tersebut.<\/p>\n
HAM Itu Juga Hak Makan dan Sehat<\/p>\n
Menteri Natalius Pigai meluruskan pandangan bahwa hak asasi manusia tidak hanya bicara soal kebebasan bersuara atau perlindungan hukum. Menurutnya, hak untuk mendapatkan pangan bergizi, sehat, dan layak adalah bagian tak terpisahkan dari martabat manusia.<\/p>\n
\u201cPemerintah punya kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warganya. MBG adalah jawabannya. Ini bukan sedekah, tapi hak anak-anak dan ibu untuk tumbuh sehat. Ini investasi jangka panjang demi mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pelaksana di lapangan. \u201cSiapa pun yang bekerja jujur, transparan, dan profesional menjalankan program ini, sesungguhnya sedang membangun fondasi bangsa. Mereka layak disebut pahlawan masa depan,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Dapur Gizi yang Hidupkan Ekonomi Lokal<\/p>\n
Sementara itu, Gubernur Melkiades Laka Lena menyoroti sisi lain yang tak kalah penting: program ini menjadi nafas baru bagi perekonomian rakyat NTT. Ia menekankan bahwa kebutuhan bahan makanan di ratusan dapur gizi harus dipenuhi sebanyak mungkin dari hasil bumi dan laut daerah sendiri.<\/p>\n
\u201cKami ingin beras, sayur, ikan, telur, dan buah yang dimasak berasal dari petani, nelayan, dan pengusaha kecil di NTT. Jadi, saat anak-anak makan bergizi, rezeki juga berputar di tangan masyarakat kita sendiri,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh pelaksana menjaga kepercayaan dengan bekerja sesuai aturan dan standar yang berlaku. \u201cLakukan dengan benar, jaga integritas, dan biarkan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,\u201d pesannya.<\/p>\n
Ribuan Sudah Terlayani, Masih Terus Diperluas<\/p>\n
Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTT, Oswaldus Ngani, melaporkan bahwa saat ini sudah ada 335 unit dapur gizi yang beroperasi melayani sekitar 691 ribu jiwa. Mereka terdiri dari siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.<\/p>\n
Meski jumlahnya sudah besar, ia menyebut masih ada ruang untuk berkembang. \u201cTotal sasaran potensial kami mencapai 1,5 juta orang. Artinya, masih banyak saudara kita yang berhak mendapatkan manfaat ini. Kami berharap sinergi semua pihak dapat mempercepat perluasan pelayanan ke seluruh penjuru NTT,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Dengan semangat baru ini, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesehatan, tapi juga menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan yang kuat dan berkeadilan di Bumi Flobamorata.<\/p>\n
Sumber: Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT<\/p>\n
Penulis: Meldo Nailopo<\/p>\n
Editor : Hiro Lukas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kupang, 9 Juni 2026 \u2013 Bukan sekadar menyajikan santapan lezat dan sehat, Program Makan Bergizi…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1665,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-1664","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ntt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1664","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1664"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1664\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1666,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1664\/revisions\/1666"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1665"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1664"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1664"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1664"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}