Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) IX Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) NTT yang berlangsung di Hotel Swiss-Belcourt Kupang, Senin (8\/6).<\/p>\n
Dalam sambutannya, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan bahwa sektor minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat serta pembangunan nasional. Karena itu, sinergi antara pemerintah bersama pelaku usaha yang tergabung dalam Hiswana Migas menjadi faktor penting dalam menjamin ketersediaan dan distribusi energi yang merata hingga ke wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).<\/p>\n
Gubernur menyampaikan bahwa tantangan distribusi energi di NTT masih cukup besar, terutama pada daerah-daerah terpencil yang memiliki tingkat aksesibilitas rendah dan biaya distribusi tinggi. Untuk itu, ia mendorong adanya skema kolaboratif yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh peluang usaha di kawasan yang potensial secara ekonomi sekaligus berkontribusi membuka layanan distribusi energi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.<\/p>\n
“Dalam pembangunan berkelanjutan, tentu pihak pengusaha perlu mendapatkan keuntungan yang wajar, tetapi karena sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka fungsi sosial juga harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu mencari formulasi yang adil agar pelayanan energi tetap menjangkau masyarakat di wilayah terpencil,” ujar Gubernur.<\/p>\n
Terkait kondisi distribusi BBM dan LPG yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, Gubernur meminta dukungan Hiswana Migas bersama Pertamina untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas distribusi di seluruh wilayah NTT. Ia juga mengusulkan adanya penguatan kebijakan distribusi LPG, guna mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha.<\/p>\n
Selain itu, Gubernur secara khusus menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan minyak tanah di NTT yang hingga kini masih menjadi kebutuhan utama sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kepulauan. Menurutnya, setiap kebijakan terkait konversi energi perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan masyarakat.<\/p>\n
“Ketersediaan minyak tanah harus tetap menjadi perhatian karena masih digunakan oleh banyak keluarga dan rumah tangga di NTT. Apabila ada kebijakan konversi, maka prosesnya harus dilakukan secara terencana dan memastikan masyarakat siap menerima perubahan tersebut,” tegasnya.<\/p>\n
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung iklim investasi dan usaha yang sehat. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan terbuka terhadap berbagai masukan dari pelaku usaha sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.<\/p>\n
Gubernur menekankan pembangunan sektor energi harus dilaksanakan dengan berpedoman pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan serta dimanfaatkan sebesar-bedarnya untuk kemakmuran rakyat.<\/p>\n
Ia berharap Muscab IX Hiswana Migas DPC NTT dapat menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mendukung peningkatan pelayanan energi, penguatan kemitraan antara pemerintah dan pelaku usaha, serta percepatan pembangunan daerah melalui sektor energi.<\/p>\n
Mengakhiri sambutannya, Gubernur secara resmi membuka Musyawarah Cabang IX Hiswana Migas DPC NTT dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan energi yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur<\/p>\n
Penulis : Meldo Nailopo<\/p>\n
Foto \u2013 Video : Dio – Riky<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab)…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1649,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-1648","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ntt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1648"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1648\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1650,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1648\/revisions\/1650"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1649"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}