KUPANG, 8 Juni 2026 \u2013 Kabar gembira dan rasa syukur mendalam mengiringi langkah pulang delapan warga Desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, usai mengikuti mediasi sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Senin (8\/6\/2026). Masalah tanah yang membelenggu hak mereka bertahun-tahun akhirnya menemukan titik terang, semua berkat perjuangan, pendampingan, dan kepedulian nyata dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur.<\/p>\n
Mewakili tujuh warga lainnya, Hironimus Boro Pati menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh penghargaan kepada pimpinan serta seluruh jajaran LPRI NTT. Bersama rekan-rekannya: Daud Jermis Banamtuan, Metujahi Ma, Menci Bana, Endang Oktorisa Adolfina Passu, Lea Puai, Silas Lopo, dan Marselinus Ma, ia merasakan langsung bagaimana kehadiran LPRI NTT menjadi penolong utama di tengah kerumitan birokrasi dan ketidakpastian hukum yang mereka hadapi.<\/p>\n
\u201cKami mewakili kedelapan warga Desa Oelomin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus, kami sampaikan apresiasi mendalam kepada Ibu Rezky Yunike Agustin Frans, selaku Ketua DPD LPRI NTT beserta seluruh jajaran tim,\u201d ujar Hironimus dengan mata berbinar lega usai menandatangani berita acara kesepakatan damai.<\/p>\n
Ia menegaskan, keberhasilan penyelesaian sengketa dua bidang tanah seluas total 24.795 meter persegi itu bukanlah kebetulan, melainkan buah dari perjuangan panjang dan keseriusan LPRI NTT dalam memperjuangkan hak rakyat. Masalah yang muncul sejak program PTSL 2024 lalu\u2014di mana tanah yang sudah mereka beli dan miliki secara fisik ternyata tercatat atas nama pihak lain\u2014berhasil dicarikan solusi hukum yang adil dan mengikat.<\/p>\n
\u201cKehadiran LPRI NTT adalah bukti nyata dan wujud kerja keras yang tidak hanya berbicara, tetapi benar-benar turun tangan, hadir, dan memberikan solusi konkret. Kami melihat secara langsung kepedulian yang luar biasa dari Ibu Ketua DPD LPRI NTT terhadap nasib kami, masyarakat kecil yang merasa tertindas dan terhalang haknya karena masalah administrasi yang rumit,\u201d ungkapnya haru.<\/p>\n
Hironimus menceritakan, perjuangan ini tidaklah mudah. Sudah berkali-kali upaya penyelesaian dilakukan namun belum membuahkan hasil, hingga akhirnya LPRI NTT masuk mendampingi sejak surat permohonan diajukan September 2025 lalu. \u201cKami sangat berterima kasih karena Ibu Ketua dan tim tidak lelah mengawal proses ini dari awal hingga akhir, bahkan saat jalan terasa sulit dan berliku, LPRI NTT tetap berdiri tegak di samping kami, mendampingi hingga tercapai kesepakatan damai yang sangat adil dan menguntungkan kami selaku pemilik hak yang sah,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Dalam kesepakatan yang disepakati bersama, pihak teradu bersedia mengurus sertipikat pengganti dan menghapus nama dari dokumen tanah, menanggung seluruh biaya proses, sehingga para pembeli sah bisa segera mendaftarkan hak atas nama masing-masing. Bagi warga Oelomin, ini adalah kemenangan kebenaran dan keadilan.<\/p>\n
Menutup pernyataannya, Hironimus berdoa agar LPRI NTT terus kokoh berdiri menjadi pelindung masyarakat. \u201cSemoga LPRI NTT semakin jaya, semakin kuat, dan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan melindungi hak-hak masyarakat Nusa Tenggara Timur. Semoga keteladanan, kepedulian, dan dedikasi Ibu Ketua dan seluruh anggota LPRI NTT senantiasa diberkati dan menjadi contoh bagi lembaga lainnya dalam melayani rakyat,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Keberhasilan ini kembali mencatat sejarah manis bagi LPRI NTT, membuktikan bahwa lembaga ini benar-benar ada, bekerja, dan berjuang sepenuh hati demi kesejahteraan dan kepastian hukum masyarakat Nusa Tenggara Timur.(*Hiro Lukas)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KUPANG, 8 Juni 2026 \u2013 Kabar gembira dan rasa syukur mendalam mengiringi langkah pulang delapan…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1634,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-1633","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ntt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1633"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1633\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1635,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1633\/revisions\/1635"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1634"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}