Oleh: Hironimus Lukas.<\/p>\n
\u200eKebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meluncurkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Gerakan Jam Belajar Masyarakat merupakan langkah yang sangat berani sekaligus menantang. Kebijakan wajib belajar di rumah selama 1,5 jam setiap hari (Senin\u2013Jumat, pukul 18.00 – 19.30 WITA) tanpa gawai (gadget) mencoba mengembalikan esensi rumah sebagai sekolah pertama.<\/p>\n
\u200eBerikut adalah peneropongan kritis mengenai penerapan, pengawasan, sanksi, kendala, peran orang tua, serta strategi agar gerakan moral ini tidak sekadar menjadi macan kertas.<\/p>\n
\u200e\u200e1. \u200bSecara konsep, gerakan ini sangat positif untuk memulihkan kedekatan visual dan komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak yang selama ini terkikis oleh layar gawai. Penerapan jam krusial ini (18.00\u201319.30 WITA) efektif jika lingkungan mendukung. sekaligus\u00a0perlu gagasan dari Dinas Pendidikan untuk membunyikan lonceng penanda belajar di kampung-kampung atau pengumuman lewat rumah ibadah adalah langkah awal yang baik untuk menciptakan atmosfer “satu provinsi serentak belajar”.<\/p>\n
\u200e\u200e\u200b2. \u200bPengawasan menjadi aspek paling menantang dari Pergub ini karena sasarannya berada di dalam kamar dan ruang tamu warga (wilayah domestik). Pemerintah tidak mungkin menaruh petugas di setiap rumah. Oleh karena itu, skema pengawasan harus berbasis komunitas:<\/p>\n
\u200e\u00a0 \u2206. \u200bPeran RT\/RW untuk mengontrol lingkungan luar,memastikan anak-anak tidak berkeliaran atau nongkrong di luar rumah pada jam tersebut.<\/p>\n
\u200e\u200b\u00a0 \u2206. Guru dapat memantau secara tidak langsung melalui konfirmasi tugas atau evaluasi capaian belajar harian siswa.<\/p>\n
\u200e\u200e3. \u200bKarena ini merupakan gerakan moral budaya, sanksi hukum formal seperti denda uang atau kurungan tentu tidak relevan dan mustahil diterapkan pada orang tua di ranah privat. Sanksi yang paling mungkin adalah,Teguran lisan dari pengurus RT\/RW jika mendapati keluarga yang abai secara berulang.<\/p>\n
\u200eBagi pihak sekolah (terutama Kepala Sekolah), ada penegasan bahwa capaian implementasi gerakan ini di lingkungan muridnya akan menjadi bahan evaluasi kinerja secara berkala oleh Dinas Pendidikan.<\/p>\n
\u200e\u200e\u200b4. \u200bNiat baik Pergub ini akan membentur beberapa realitas sosiologis dan ekonomi di NTT,di mana \u200bKondisi Ekonomi Rumah Tangga,kebanyakan\u00a0 orang tua di NTT bekerja di sektor informal (petani, nelayan, pedagang kecil) yang baru pulang ke rumah dalam keadaan lelah di malam hari, atau justru harus bekerja di waktu tersebut. Menuntut pendampingan penuh selama 1,5 jam bisa menjadi beban psikologis baru bagi mereka.<\/p>\n
\u200eJuga kendala \u200blainya adalah Faktor Infrastruktur,yang terjadi hampir di seluruh pelosok NTT, kendala pemadaman listrik atau ketiadaan fasilitas ruang belajar yang layak di rumah-rumah sederhana, dapat menghambat kenyamanan belajar anak.<\/p>\n
\u200e\u200bdan keterbatasan lainnya, di mana tidak semua orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang cukup untuk bisa membantu atau mendampingi materi pelajaran anak yang semakin kompleks.<\/p>\n
\u200e\u200e\u200b5. Peran Orang Tua,menjadi penting sebagai Jantung dari Regulasi,dan peran mereka bukan lagi sekadar penyedia biaya sekolah, melainkan “komandan” di dalam rumah. Kunci keberhasilan ada pada keteladanan. Jika anak dilarang memegang gawai, orang tua juga harus berkomitmen meletakkan ponsel mereka, kecuali dalam keadaan darurat. Waktu 1,5 jam ini harus diisi dengan komunikasi visual, doa bersama, mendengarkan keluh kesah anak, baru kemudian mendampingi urusan akademik.<\/p>\n
\u200e\u200eKesimpulan.<\/p>\n
\u200e\u200e\u200bAgar Pergub Nomor 24 Tahun 2026 ini berjalan sesuai harapan dan membawa NTT menuju Generasi Emas 2045, beberapa strategi ini wajib dilakukan:<\/p>\n
\u200ePemerintah harus mengkomunikasikan kebijakan ini bukan sebagai “beban aturan baru dari negara,” melainkan sebagai investasi kasih sayang demi masa depan anak. Gunakan pendekatan adat dan keagamaan setempat.<\/p>\n
\u200e\u200bDan juga Dinas Pendidikan perlu membekali orang tua dengan panduan praktis (bisa berupa lembar aktivitas mingguan terintegrasi dengan sekolah) tentang apa saja yang bisa dilakukan selama 1,5 jam tersebut, terutama bagi orang tua yang bingung bagaimana cara mengajar anak. Bagi rumah tangga yang kondisi rumahnya kurang kondusif (misal: terlalu sempit atau gelap), balai desa, taman bacaan masyarakat, atau teras rumah ibadah bisa dibuka pada jam tersebut dengan pengawasan pemuda karang taruna atau relawan pendidikan.<\/p>\n
\u200e\u200eSetelah tahapan tahapan ini berjalan perlu ada evaluasi secara berkala dan Apresiasi (Reward System). Berikanlah\u00a0 penghargaan berkala bagi RT, desa, atau keluarga yang paling konsisten menerapkan gerakan ini agar memicu motivasi komunal (gotong royong).<\/p>\n
\u200e\u200eDan pada akhirnya Pergub NTT Nomor 24 Tahun 2026 adalah regulasi yang bermaksud baik untuk menyelamatkan generasi dari kecanduan digital dan kemerosotan karakter. Namun, keberhasilannya tidak ditentukan oleh seberapa rapi teks peraturan itu ditulis, melainkan seberapa besar kerelaan hati setiap orang tua di NTT untuk mematikan gawainya,duduk di sebelah anaknya, dan mulai mendengarkan mereka.<\/p>\n
\u200e\u200e”Salam Merdeka Belajar”<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Oleh: Hironimus Lukas. \u200eKebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) meluncurkan Peraturan Gubernur (Pergub)…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":1611,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1610","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1610"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1610\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1613,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1610\/revisions\/1613"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}