{"id":1506,"date":"2026-06-01T06:42:21","date_gmt":"2026-06-01T06:42:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/?p=1506"},"modified":"2026-06-01T06:57:13","modified_gmt":"2026-06-01T06:57:13","slug":"kontroversi-pencabutan-pengesahan-koordinator-p3mi-arni-family-apjati-dan-lpri-nilai-langkah-dinas-nakertrans-sumba-barat-daya-tidak-relevan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/?p=1506","title":{"rendered":"Kontroversi Pencabutan Pengesahan Koordinator P3MI Arni Family: APJATI dan LPRI Nilai Langkah Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya Tidak Relevan"},"content":{"rendered":"

NTT.InfoPol.com<\/strong> \u2013 Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumba Barat Daya yang mencabut pengesahan koordinator P3MI Arni Family, Alexander Kapoteng, memicu reaksi keras dari kalangan asosiasi dan lembaga pengawas. David Frans, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) sekaligus Wakil Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), mengungkapkan penilaian kritisnya atas langkah tersebut saat ditemui awak media, Selasa (1\/6\/2026).<\/p>\n

Berdasarkan surat bernomor DTKT\/167\/S.PPK\/SBD\/V\/2026 tertanggal 12 Mei 2026, Dinas Nakertrans mencabut pengesahan koordinator atas dasar dugaan tindak pidana penghinaan, di mana koordinator tersebut disebut-sebut mengeluarkan kata-kata kasar saat proses pelayanan seleksi dan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Namun, langkah ini dianggap tidak tepat dan melampaui wewenang.<\/p>\n

\u201cAtas nama APJATI dan LPRI, kami menilai langkah yang diambil Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya sangat tidak relevan dan melampaui batas kewenangan,\u201d tegas David Frans.<\/p>\n

Menurutnya, mekanisme yang seharusnya berlaku adalah Dinas hanya berwenang memberikan teguran atau peringatan kepada perusahaan terkait perilaku koordinatornya. Hak untuk memberhentikan atau mengganti koordinator sepenuhnya menjadi wewenang perusahaan, bukan lembaga dinas.<\/p>\n

\u201cDinas tidak boleh serta-merta mengambil keputusan sepihak untuk mencabut pengesahan atau memecat koordinator. Itu bukan ranah kewenangan mereka. Dinas hanya bisa memberikan catatan, teguran, atau peringatan kepada perusahaan agar menindaklanjuti masalah internal tersebut,\u201d jelasnya.<\/p>\n

Di balik insiden emosional yang dialami koordinator PT Arni Family itu, David mengungkapkan ada akar masalah yang lebih besar: pelayanan dan aturan yang kian mempersulit perusahaan maupun masyarakat.<\/p>\n

\u201cKemarahan yang diluapkan koordinator itu bukan tanpa alasan. Sistem pelayanan dan aturan yang dibuat kian mempersulit kami. Dulu persyaratan hanya ada 12 item, kini ditambah menjadi 18 item tanpa sosialisasi yang jelas. Aturan dibuat-buat dan berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses pengurusan dokumen,\u201d ungkapnya.<\/p>\n

Bukan hanya itu, keluhan juga datang dari masyarakat yang datang ke kantor dinas. David menyampaikan keluhan banyak warga, terutama orang tua yang mendampingi anaknya mengurus administrasi CPMI.<\/p>\n

\u201cPelayanan yang diberikan pada orang tua dan calon pekerja sangat disayangkan pasalnya masyarakat harus menunggu di luar kantor, terpapar panas dan hujan, hanya untuk menunggu giliran wawancara atau verifikasi. Seharusnya Dinas menyiapkan ruang tunggu yang layak, tempat khusus yang nyaman bagi warga yang datang mengurus keperluan,\u201d kritiknya.<\/p>\n

Menurutnya, kesulitan yang muncul dalam setiap tahapan pengurusan seringkali tidak disertai penjelasan yang memadai dari pihak dinas, menimbulkan asumsi adanya persyaratan tersembunyi atau ketidakjelasan prosedur yang memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.<\/p>\n

\u201cSegala urusan dibuat sulit, dan ketika kami bertanya alasannya, seringkali tidak ada penjelasan yang memuaskan. Hal-hal seperti inilah yang memicu ketegangan, seperti yang terjadi pada koordinator Arni Family yang akhirnya meluapkan emosinya karena sudah tidak tahan dengan kerumitan dan pelayanan yang kurang memadai. Akibat dari pelayanan publik yang buruk ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berangkat tanpa prosedural,\u201d tambahnya.<\/p>\n

APJATI dan LPRI berharap pemerintah daerah dan Dinas Nakertrans Sumba Barat Daya dapat mengevaluasi kembali sistem pelayanan, menyederhanakan birokrasi, serta memperbaiki fasilitas publik. Pelayanan publik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan menjadi beban, serta menjamin kenyamanan setiap warga yang datang berurusan dengan instansi pemerintah.<\/p>\n

\u201cKami berharap masalah ini menjadi bahan evaluasi. Aturan harus jelas, prosedur transparan, dan fasilitas layak. Jangan sampai ketidaknyamanan dan kerumitan pelayanan memicu konflik baru antara penyedia jasa, masyarakat, dan instansi terkait,\u201d pungkas David Frans.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

NTT.InfoPol.com \u2013 Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Sumba Barat Daya yang mencabut…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1507,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41],"tags":[],"class_list":["post-1506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ntt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1506"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1506\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1512,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1506\/revisions\/1512"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/1507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.klikinfopol.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}