Buka Kembali Kasus Bawang Merah, KPK Sebut Nama Mantan Bupati Malaka

 

Betun, Malaka – Kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka dikabarkan memasuki tahap dua. Kasus pengadaan benih bawang merah yang merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 3, 9 milyar dibuka kembali, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut nama mantan Bupati Malaka dengan periode 2016-2021.

 

Pengamat Hukum Unika Widya Mandira Kupang, Mikhael Feka kepada wartawan, pekan lalu mengatakan pada umumnya sebuah kasus pidana dibuka kembali bertujuan agar putusan kepada terdakwa menjadi lebih sempurna. Semisal kasus korupsi harus dibuka untuk pemeriksaan beberapa saksi lain sebagai bentuk pertanggungjawaban.

 

Karena, lanjutnya perbuatan melawan hukum bisa dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama. Semuanya bertujuan agar kasus korupsi itu diusut sampai tuntas. “Pemeriksaan terhadap para saksi ketika kasus itu dibuka kembali dapat dilakukan supaya putusan terhadap terdakwa menjadi lebih sempurna,” tandasnya.

 

Pengurus ARAKTI NTT, Dony E Tanoen, SE, pekan lalu mengatakan pihaknya sudah menerima informasi dari KPK dalam rangka pengusutan kembali kasus korupsi bawang merah yang telah menyeret empat aparat sipil negara (ASN) ke penjara. Tidak menutup kemungkinan untuk penambahan tersangka baru.

 

“Kita sudah terima suratnya, karena kita yang kawal kasus selama ini,” kata Dony sambil menyebut surat KPK itu berisikan kemungkinan adanya keterlibatan Bupati Malaka periode 2016-2021 yang ditandatangani penyidik KPK, FX. Hartadi Sudjadi.

 

Pengacara muda PERADI Malaka, Eduardus Nahak Bria, SH, MH kepada wartawan, Rabu (29/5/24) mengatakan kasus pidana berbeda dengan kasus perdata. Kalau kasus pidana, tanggung jawabnya setiap orang atau istilah hukum pidana menggunakan kata barangsiapa. “Jadi tidak bisa orang lain masuk penjara mewakili orang lainnya,” kata Eduardus dalam pesan whatsApp yang dikirim dari ponselnya.

 

Dijelaskan, proses kasus pidana yang sudah memiliki putusan inkracht van gewijds dan yang lain terbukti bersalah maka akan diproses lagi karena pidana itu pelakunya bisa tunggal dan bisa bersama-sama. Artinya, tidak bisa dikatakan kasus bawang merah sudah selesai dengan dipenjaranya tujuh terdakwa. Tujuh terdakwa tidak bisa mewakili orang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut.

 

Sehingga, penyidik kembali bekerja untuk memanggil dan memeriksa barangsiapa yang diduga ikut terlibat kasus bawang merah yang sudah merugikan keuangan negara mencapai miliaran rupiah. (Mans)